Jateng Raih Predikat Terbaik dalam Penyediaan Perumahan, Tahun Ini Perbaiki 17.510 RTLH

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam melaksanaan program penyediaan perumahan, khususnya soal perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Selain masalah RTLH, Jateng juga menjadi provinsi dengan alokasi anggaran perumahan dengan jumlah besar.

Penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) di Wisma Mandiri II Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

Data Kementerian PKP, tahun 2025 ini, Jateng mengalokasikan perbaikan 17.510 RTLH.

Jumlah ini jauh di atas Provinsi Aceh yang menempati peringkat kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan 2.110 unit.

Baca juga: Ahmad Luthfi Kerahkan 1.910 Mahasiswa KKN untuk Verifikasi Data RTLH

Tak hanya RTLH, Maruarar juga menilai, pertumbuhan rumah bersubsidi di Jateng juga besar. 

"Terima kasih atas kerja  kerasnya, Pak Gubernur," kata Ara, sapaan Maruarar Sirait.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan dari Kementerian PKP menjadi motivasi Pemprov Jateng, bupati dan wali kota, dinas, dan stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan terbaik terkait penyediaan perumahan.

"Jawa Tengah mendapatkan nomor satu karena (program) perbaikan rumah tidak layak huni mencapai sekitar 17 ribu. Ini akan membantu sekali masyarakat kita yang miskin ekstrem," kata Luthfi.

Menurutnya, secara umum, kondisi perumahan di Jawa Tengah, pada akhir tahun 2024, terdapat sisa backlog sebanyak 1.332.968 unit.

Terdiri atas backlog kelayakan sebanyak 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan 310.855 unit.

Tahun 2025 ini, Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD Provinsi. 

Alokasi tersebut terbagi atas 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.

"Kita sudah anggarkan. Ini kita lakukan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya Dinas Perakim tetapi juga kita gandeng dinas-dinas lain seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya," ujarnya.

Ia mengatakan, upaya program pembangunan perumahan warga merupakan upaya pengentasan miskin ekstrem di wilayahnya. 

Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Boedyo Dharmawan menambahkan, penghargaan tersebut merupakan bukti komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah.

"Ini  menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan," tuturnya.

Baca juga: Kunjungi Banyumas, Wamen PKP Fahri Hamzah Janjikan Bantuan Perbaikan RTLH Rp21,8 Juta Per Rumah

Boedyo menuturkan, untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng tidak dapat berjalan sendiri. 

Perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. 

Semua kerja kolaborasi itu sudah dipantau progresnya.

Pemprov Jateng berkomitmen terus mengalokasikan anggaran untuk backlog perumahan. 

Setiap tahun, anggarannya diharapkan mengalami peningkatan.

Pada 2025 ini, alokasi dari pemerintah provinsi sejumlah 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sejumlah 6.776 unit, dan CSR perusahaan sejumlah 2.067.

"Kurang lebih, jumlah totalnya 26 ribuan, itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan karena banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terkait layanan dasar perumahan ini," tuturnya. (*)