Bukan Hanya Miskin, Angka Stunting Banyumas Juga Tinggi Melebihi Rata-rata Jateng

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting di Banyumas tercatat sebesar 19,6 persen.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah yang berada di angka 17,1 persen. 

Angka stunting yang tinggi di Kabupaten Banyumas masih menjadi pekerjaan rumah serius. 

Sebagai upaya mempercepat penurunan kasus tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi memperpanjang kolaborasi dengan Tanoto Foundation hingga 2028.

Langkah ini diumumkan dalam pertemuan antara jajaran Tanoto Foundation dengan Bupati Banyumas, Kamis (21/8/2025), di Ruang Joko Kaiman, Purwokerto. 

Regional Lead Wilayah Jawa Tanoto Foundation, Anang Ainur Rozikin, menyampaikan, kerja sama yang telah dimulai sejak 2022 itu akan dilanjutkan selama tiga tahun ke depan sebagai bagian dari strategi percepatan penanganan stunting.

"Di tahun 2025 ini kita berkolaborasi lagi dengan Pemkab Banyumas. 

Awalnya dari 2022 hingga 2025, dan kini dilanjut sampai 2028. 

Fokus kita tetap pada pencegahan dan percepatan penurunan stunting," terangnya kepada Tribunbanyumas.com.

Tanoto Foundation, menurut Anang, akan memfokuskan dukungan pada tiga aspek utama, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, efektivitas penggunaan anggaran, dan penguatan sistem pengelolaan data di tingkat desa.

Pertama, peningkatan kapasitas dilakukan dengan melatih tokoh masyarakat dari berbagai elemen untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting.

"Kita akan mengkapasitasi tokoh-tokoh agar mereka mampu menyampaikan informasi tentang stunting ke masyarakat. Sosialisasi harus masif dan menyentuh hingga akar rumput," katanya. 

Kedua, terkait anggaran, Tanoto Foundation akan membantu Pemkab dalam merumuskan strategi perencanaan agar penggunaan dana lebih efektif dan efisien.

"Kami mengapresiasi komitmen Pemkab Banyumas yang telah mengalokasikan anggaran stunting cukup tinggi. 

Sekarang tugas kita bersama menyusun perencanaan agar anggaran itu bisa menggerakkan capaian nyata," tambah Anang.

Ketiga, kerja sama ini juga akan memperkuat pengelolaan data stunting, terutama di tingkat desa. 

Menurut Anang, selama ini data masih tersebar dan belum terkelola secara optimal, padahal data sangat penting untuk menentukan arah program.

"Data jadi dasar utama merancang hingga mengembangkan program strategis.

Kita ingin dari desa sudah ada sistem data yang rapi dan dapat digunakan pengambilan keputusan," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyambut baik kelanjutan kolaborasi ini. 

Ia menegaskan stunting bukan semata-mata isu kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan sosial dalam menyiapkan generasi unggul di masa depan.

Percepatan penurunan stunting adalah program prioritas nasional yang harus dikawal bersama. 

Baca juga: Polisi Periksa 13 Saksi Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora, Termasuk Pemodal

"Kolaborasi lintas sektoral, termasuk dengan pihak swasta seperti Tanoto Foundation, sangat penting untuk keberhasilan program ini," kata Sadewo.

Sadewo juga menekankan pentingnya penguatan gerakan lokal seperti Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang telah diinisiasi oleh Pemkab.

"Penting melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari pemerintah, swasta, tokoh masyarakat hingga individu untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak berisiko stunting. 

Dukungan bisa dalam bentuk edukasi, bantuan nutrisi, hingga pendampingan psikososial. Ini tentang kepedulian dan keterlibatan aktif," imbuhnya. 

Pemkab Banyumas juga telah menjalankan berbagai program penanganan stunting, termasuk Rembuk Stunting yang dilaksanakan sebagai forum bersama menyusun langkah konkret dan strategis dalam menurunkan prevalensi stunting.

Dengan kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan angka stunting di Banyumas bisa ditekan lebih jauh dalam tiga tahun ke depan. 

Tanoto Foundation menargetkan pendampingan yang berkelanjutan akan mampu memberikan hasil signifikan dalam peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil di wilayah tersebut. (jti)