Datangi Kantor Gubernur, 2.640 Petugas Irigasi Tuntut Diangkat Jadi PPPK

Selama ini dia hanya mendapat upah harian. Biasanya dalam waktu sebulan dirinya mendapat honor sebesar Rp 2.500.000.

"Kalau liburnya panjang paling hanya dapat Rp 1.500.000," terangnya.

Sementara itu, dalam aksi itu mereka ditemui Sekda Jateng Sumarno. 

Menurutnya, hasil pertemuan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakomodir untuk mengajukan semua  petugas irigasi menjadi PPPK.

"Semula hanya diajukan data 1144 orang sekarang 2640 petugas yang ada di database diajukan semua," ujarnya.

Ia saat ini menunggu status Kepegawaian dari Menpan RB yang diumumkan 1 Oktober 2025. Data tersebut itu diajukan terakhir besok Selasa (19/8/2025).

"Kami hadir ke sini untuk memastikan data 2640 itu merupakan data kami peserta aksi  bukan data orang lain.  Kami tidak mau ada susupan," tandasnya.

Sekda Jawa Tengah Sumarno temui Forum Komunikasi Petugas Irigasi (FKPI) yan melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernuran, Selasa (19/8/2025).

Mengenakan pakaian beskap lengkap, Sumarno mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menemui petugas irigasi yang menginginkan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Merasa Dibuntuti, Lihat Mobil Putih Mondar-mandir

Saat menemui petugas irigasi, Sumarno menggendong dan menghidupkan  mesin pemotong rumput sebagai tanda telah mengakomodir permintaan forum tersebut.

Sumarno menjelaskan Gubernur Jateng telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengakomodir perintah petugas irigasi pada Jumat (15/8/2025) kemarin. Pihaknya telah menyurati dan mengusulkan data-data petugas irigasi ke Menpan RB.

"Sebenarnya yang disampaikan hari ini sudah kita tindak lanjuti. Masalah BPJS sudah kami akomodir. Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengcover kesejahteraan mereka agar di cover BPJS," ujarnya usai menemui petugas irigasi.

Menurutnya, BPJS  dialokasikan pada APBD perubahan. Pihaknya saat ini sedang menunggu evaluasi dari Kemendagri.

"Mudah-mudahan awal September bisa turun bisa ditetapkan menjadi APBD perubahan," tuturnya.

Menurutnya, pengajuan data petugas irigasi menjadi PPPK membutuhkan waktu panjang. Berdasarkan tahapan seleksi terdapat jabatan yang tidak termasuk untuk diajukan PPPK.