Fahri Hamzah Minta Maaf ke AHY, Program Pembangunan 3 Juta Rumah Belum Terealisasi: Masih Nol!

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA -Program 3 Juta Rumah masih jalan di tempat atau belum membuahkan hasil hingga bulan ke-10 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) lahir. 

Hal itu diungkap sendiri oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Progres kementerian teknis di bawah Kementerian Koordinator IPK, Rabu (13/8/2025). 

Secara gantle, Fahri mengungkapkan permintaan maaf langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Fahri menjelaskan bahwa untuk renovasi masih nol, penataan kawasan masih nol, Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) masih nol.

 "Tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu," ucapnya.

Di sisi lain, Fahri membeberkan selama 10 bulan ini, Kementerian PKP malah bekerja di luar Key Performance Indicator (KPI), seperti Corporate Social Responsibility (CSR) hingga FLPP. 

"Harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita. Kan itu ada dalam mandat dari Perpres Pembentukan Kementeriannya," jelasnya.

Baca juga: Bupati Sadewo Absen Pimpin Upacara HUT ke-80 RI di Banyumas, Dampingi Penari Tampil di Istana Negara

KPI Kementerian PKP, kata Fahri, antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, subsidi melalui tanah, PSU, dan penataan kawasan. 

Adapun khusus untuk program BSPS, Fahri menjelaskan bahwa aturannya baru saja terbit sekitar dua pekan lalu dengan anggaran sekitar Rp 43,6 triliun untuk bedah rumah 2 juta unit rumah. 

"Saya agak pesimis ya (bedah rumah terlaksana dalam waktu dekat), karena aturannya baru, juknisnya juga sedang dibuat gitu ya, nanti belum sosialisasi dan sebagainya. Ya kita usahakan lah," ujarnya.

Salahkan BP Tapera

Fahri menyebut tidak adanya progres 3 Juta Rumah ini juga merupakan andil Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dinilai banyak melakukan kebohongan kepada Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menurutnya, BP Tapera ini kebanyakan ngebohongin Pak Menteri.  "Jadi saya menyalahkan Tapera dan karena itu, Anda kejar Taperanya, gitu lho," Fahri melanjutkan.

Ia menyayangkan langkah BP Tapera yang seolah-olah mengisyaratkan bahwa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan tugas Kementerian PKP.

Baca juga: Aksi Heroik, Petugas Pengibar Bendera Panjat Tiang 8 Meter Betulkan Tali Bendera yang Nyangkut

"FLPP itu kan di luar kita. Tugasnya Kementerian (PKP) kan cuma membantu kepada Kementerian Keuangan supaya keluar anggaran. Anggaran itu ada di kita enggak? Enggak ada. Itu anggarannya ada di Kementerian Keuangan, dipindahin ke Tapera. Cuma Tapera itu menganggap seolah-olah ini pekerjaan Kementerian. Itu bohong dia," lanjut Fahri.