Pemkab Jepara Batal Terapkan 5 Hari Sekolah, Jaring Aspirasi PCNU Hingga Dewan Pendidikan

TRIBUNBANYUMAS.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara batal melaksanakan lima hari sekolah.

Keputusan ini diambil setelah mereka menerima masukan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara dalam audiensi di Gedung Shima, Kamis (14/8/2025).

Audiensi dipimpin langsung Bupati Jepara Witiarso Utomo.

Dalam forum, Wakil Rais Syuriah PCNU Jepara Prof Mustaqim mengatakan, penguatan karakter siswa memerlukan waktu belajar yang cukup, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

"Karakter bangsa ada 18 dan yang pertama adalah karakter religius."

"Saat ini, porsi pelajaran agama (PAI) di sekolah umum sangat sedikit, SD hanya 9 persen, SMP 5 persen, dan SMA/SMK 4 persen," kata Mustaqim.

Baca juga: NDX AKA Hingga 10 Ribu Mangkok Soto Bakal Meriahkan HUT Jateng di Alun-alun Jepara, Catat Tanggalnya

Itu sebabnya, kata Mustaqim, penguatan pendidikan agama dilakukan melalui kegiatan kokurikuler di luar sekolah.

Di Jepara, NU mendukung lewat pendidikan diniyah, madrasah, dan pesantren di sore hari, setelah siswa beristirahat sepulang sekolah.

"Ini menjadi penguatan utama terhadap pendidikan agama yang ada di sekolah," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Witiarso Utomo menyatakan kesepakatannya.

Masukan Berbagai Pihak

Sebelum menerima masukan dari PCNU, Witiarso mengatakan, Pemkab Jepara juga menjaring aspirasi dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Ma'arif NU Jepara. 

Mereka pun menghendaki enam hari sekolah. 

Sementara, masukan juga didapat dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), pengusul 5 hari sekolah. 

Witiarso mengatakan, pihaknya mendengarkan dan mencermati berbagai argumentasi dan masukan dari masing-masing pihak.

Termasuk, pandangan dari Ketua Dewan Pendidikan Jepara Prof Mustaqim, yang ikut hadir dalam audiensi dengan PCNU Jepara hari ini.

Baca juga: Manajemen Persiap Jepara Ungkap Alasan Naikkan Harga Tiket Pertandingan: Belanja Pemain Asing Mahal

Menurutnya, pandangan dari pakar pendidikan ini menjadi salah satu pertimbangan utama yang diambil Pemkab Jepara. 

"Tadi, sudah dipaparkan Prof Mustaqim tentang efek negatif lima hari sekolah terhadap karakter anak didik."

"Data dari Unnes menunjukkan, jika libur dua hari, waktu anak bermain media sosial bisa meningkat dari 7 jam menjadi 15 jam, dan mayoritas penggunaan media sosial itu tidak menunjang pendidikan, bahkan cenderung untuk hal negatif," ujar Bupati Witiarso.

Wiwit mengatakan, Pemkab Jepara ingin memastikan generasi muda Jepara tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia (akhlaqul karimah).

Itu sebabnya, Pemkab Jepara memutuskan tetap melanjutkan kebijakan enam hari sekolah sebagaimana amanat Perbup No 43 Tahun 2009.

Meski begitu, mereka terus membuka ruang komunikasi dengan semua pihak, termasuk PGRI, agar dapat memahami latar belakang keputusan ini.

Pemkab Jepara menegaskan komitmennya menjaga kualitas karakter generasi muda, sekaligus mengapresiasi peran ormas dan lembaga pendidikan yang turut berkontribusi dalam pembentukan moral pelajar di Kabupaten Jepara. (*)