Protes Kebijakan Zero ODOL, Tio Pasang Bendera One Piece di Belakang Truk Kontainernya

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Fenomena bendera one piece rupanya juga menghinggapi para sopir truk kontainer.

Setidaknya, itu bisa dilihat di belakang truk kontainer berwarna orange yang terparkir di tepi jalan Abdulrahman Saleh, tak jauh dari rumah dinas Wali Kota Semarang, Rabu (6/8/2025). 

Adalah Setyo, sopir truk yang akrab disapa Tio, sang empunya truk kontainer tersebut.

Ia rehat sejenak untuk membeli botol minuman dan beberapa bungkus camilan dari dalam minimarket terdekat. 

Saat kembali ke truk, ia memperhatikan bendera itu sejenak. 

“Saya beli dua, satunya masih di dalam truk, tapi yang satunya ini sudah saya pasang,” ujarnya sambil tersenyum, Rabu (6/8/2025).

Bagi Tio, bendera bajak laut bukan sekadar hiasan atau sekadar suka pada film animasi Jepang itu.

“Saya tahu One Piece. Itu ceritanya bajak laut, tapi justru membasmi kejahatan. Simbol perlawanan tapi tetap punya hati,” ucapnya. 

kenapa ia memasng bendera itu? “Saya pribadi alasannya masang bendera karena kurang sreg sama kebijakan Zero ODOL. Ini sebenarnya ya bentuk solidaritas. Sesama sopir truk. Kami ini yang di jalan terus, tapi sering jadi korban peraturan,” kata Tio dengan nada getir.

Ia merasa terwakili oleh karakter itu melawan sistem yang dianggap tidak adil, dengan caranya tersendiri.

Baca juga: Negara Diminta Merangkul Pengibar Bendera One Piece, Syam Barijal: Itu Bentuk Ekspresi Anak Muda

“Kita ini orang kecil. Di negeri sendiri, rasanya belum benar-benar merdeka. Ya, kalau orang atas (pejabat-red), mungkin enggak ngerasain," ujarnya.

Tio menyebut alasan dia mengibarkan bendera itu lantaran kecewa dengan peraturan Zero ODOL (Over Dimension Over Loading).

Penindakan yang makin intens sejak awal tahun ini membuat para sopir merasa menjadi pihak yang paling disalahkan.

Padahal, kata dia, muatan truk sering kali ditentukan oleh perusahaan atau pemilik barang.

Ia menyebutkan, banyak sopir menuntut agar pemerintah tidak hanya menyasar sopir dalam kebijakan ODOL, tapi juga menyentuh pengusaha karoseri, perusahaan logistik, dan pemilik barang.