Alasan Dinsospermades Banyumas Coret Bansos Lansia di Arcawinangun: Proses Perbaikan Data Nasional

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Menjawab keluhan warga mengenai seorang lansia renta yang dicoret dari daftar bantuan sosial (bansos), Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Banyumas mengungkap hasil verifikasi lapangan yang mengejutkan.

Lansia bernama Mbah Sarwen, yang sebelumnya dilaporkan tidak lagi menerima bantuan, ternyata tinggal bersama anaknya di sebuah rumah dua lantai yang dilengkapi AC dan CCTV.

Temuan ini menjadi dasar bagi Dinsospermades untuk menyatakan bahwa keluarga tersebut tidak lagi masuk dalam kategori miskin.

Baca juga: Banyak Keluarga Miskin Anaknya Banyak, Alasan Vasektomi untuk Syarat Penerima Bansos?

"Secara kritis, kondisi beliau tinggal bersama anaknya. Berdasarkan indikator itu, yang bersangkutan tidak lagi dikategorikan sebagai keluarga miskin," ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Galih Priambodo, Senin (7/7/2025).

Klarifikasi ini menanggapi aduan dari seorang warga di Kelurahan Arcawinangun, yang prihatin karena Mbah Sarwen yang sudah tidak produktif dikeluarkan dari daftar penerima bansos seperti PKH dan KIS.

Galih menjelaskan, pencoretan sejumlah nama dari daftar penerima merupakan bagian dari proses perbaikan data secara nasional.

Saat ini, pemerintah pusat sedang melakukan verifikasi ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mengurangi kesalahan sasaran atau inclusion error.

"Ini untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak," tegasnya.

Sementara itu, terkait tudingan adanya aparatur kelurahan yang justru menerima bansos, Galih menyatakan pihaknya sedang melakukan investigasi.

Ia menegaskan, jika terbukti benar, nama tersebut akan langsung dicoret dari daftar.

"Aparatur pemerintah tidak boleh menerima bansos," tandasnya. Pihaknya memastikan akan selalu menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat untuk menjaga akurasi penyaluran bantuan sosial.

Sebelumnya diberitakan, jeritan mengenai keadilan penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali menggema di Banyumas.

Sebuah aduan dari warga Kelurahan Arcawinangun, Purwokerto Timur, menyoroti ironi menyakitkan: seorang lansia renta yang dicoret dari daftar bantuan, sementara oknum aparatur kelurahan justru diduga ikut menikmati.

Dalam laporan yang masuk pada Sabtu (21/6/2025), pelapor mengeluhkan carut-marutnya data penerima bansos seperti PKH dan KIS.

Ia merasa logika seolah terbalik, di mana warga lanjut usia yang sudah tidak produktif namanya justru terlempar dari daftar.

"Di tempat kami, banyak manula yang sudah tidak bisa bekerja malah dicoret dari daftar bantuan," ungkap pelapor.

Puncak dari kejanggalan ini adalah tudingan serius bahwa salah satu penerima bantuan justru merupakan seorang pegawai kelurahan setempat.

Temuan ini sontak menimbulkan keraguan besar terhadap integritas proses verifikasi data.

Di tengah proses verifikasi data bantuan sosial (bansos) nasional, seorang ibu hamil di Kabupaten Banyumas menjadi wajah dari keresahan publik.

Ia harus menelan pil pahit saat namanya mendadak dicoret dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH), padahal ia tengah mengandung dan masih menanggung dua anak kecil.

Melalui sebuah aduan publik pada Rabu (18/6/2025), ia menyuarakan rasa ketidakadilannya.

Ia memaparkan kondisinya yang serba terbatas: sedang hamil, memiliki dua anak yang masih sekolah, dan bahkan belum memiliki rumah sendiri.

"Padahal saya lagi hamil dan mempunyai 2 anak lagi, rumah saja saya belum punya," ratapnya dalam aduan tersebut.

Kekecewaannya memuncak ketika ia membandingkan nasibnya dengan penerima bantuan lain di lingkungannya yang ia nilai jauh lebih sejahtera.

Ia mengaku melihat ada penerima lain yang kondisi ekonominya lebih mapan, namun anehnya terus menerima bantuan dari pemerintah.

"Berbanding terbalik dengan yang lain, rumahnya bagus-bagus, emas pada pakai, punya tanah, punya sawah, tapi mereka masih menerima," ungkapnya.

Penghentian bantuan yang tiba-tiba ini, ditambah dengan pemandangan yang kontras di lapangan, membuatnya memberanikan diri untuk bersuara dan memohon perhatian dari pemerintah daerah.

"Apakah adil...????? Mohon bantuannya pemerintah Banyumas," tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, keluhan spesifik dari sang ibu ini memang belum mendapat tanggapan publik secara langsung.

Namun, kasus-kasus serupa yang muncul belakangan ini disebut oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Banyumas sebagai dampak dari proses verifikasi dan penyelarasan ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran.