4 Program Purbalingga Tingkatkan Ekonomi Daerah, Wabup Dimas Dorong Pembinaan UMKM Beridentitas

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA — Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) segera melaksanakan program kerja strategis yang telah ditetapkan dalam memperluas akses kuangan agar ekonomi wilayah meningkat.

Hal ini disampaikan Wabup Dimas dalam rapat TPAKD Tahun 2025 di Ruang Ardilawet Setda Purbalingga, Senin (23/6/2025). 

Dimas mengatakan, program kerja yang disepakati adalah hasil rumusan bersama dengan anggota TPKAD yang telah dikomunikasikan dengan OJK Purwokerto. 

"Ini merupakan komitmen kita bersama, yang secara garis besar terdiri dari empat program, yaitu One Student One Account (OSOA), Micofinance Upland, Kredit Mawar, dan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk Desa Wisata," kata Wabup Dimas dalam keterangannya, Selasa (24/6/2025). 

Baca juga: Seleksi Jalur Prestasi SPMB Purbalingga Ketat. Tak Hanya Piagam, Kompetensi Akademik Harus Bagus

Dimas menegaskan pentingnya pelaksanaan program tersebut secara optimal untuk memperluas akses keuangan masyarakat.

Selain itu, dia juga mengingatkan perlunya mitigasi terhadap risiko kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). 

"Tentunya, ini adalah langkah yang perlu kita sambut dengan penuh optimistis. Karena, bilamana kredit bisa dikucurkan namun realisasinya tidak sesuai harapan, ini justru akan jadi simalakama bagi pemberi fasilitas kredit," katanya. 

Wabup Dimas menyoroti pula terkait penyelenggaraan Koperasi Merah Putih yang akan dimodali dengan kredit bank Himbara senilai Rp3 miliar hingga Rp5 miliar, melalui mekanisme cicilan dari Dana Desa. 

Meski dinilai mempercepat akses keuangan desa, Dimas mengingatkan bahwa edukasi keuangan bagi pelaku usaha atau pengurus Koperasi Merah Putih sangatlah krusial. 

"Yang namanya uang tetaplah uang. Jadi, perlu ada edukasi sebelum memberikan fasilitas kredit," pintanya.

Wabup Dimas menambahkan, TPAKD harus lebih selektif, khususnya dalam membuka akses keuangan keapda pelaku Desa Wisata.

Menurutnya, masih banyak desa yang memaksakan diri menjadi desa wisata padahal tidak memiliki potensi. 

"Jangan sampai, progam hanya digelontorkan namun wisata yang diciptakan tidak memiliki unique selling point."

"UMKM yang ada di dalam wisata harus dibina secara baik agar punya identitas, tidak ala kadarnya seperti mi rebus, kopi, teh, dan air mineral," jelasnya. 

Program Unggulan 2025

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Purbalingga, Gunanto Eko Saputro menjelaskan, ada beberapa keunggulan progam tahun 2025 ini. 

Di antaranya, progam OSOA yang menargetkan pembukaan 15.000 rekening pelajar di bank, Kredit Mawar dengan bunga 0 persen, Micofinance Upland untuk mendukung produktivitas, pemasaran kambing dan lada di Kecamatan Kejobong serta Pengadegan. 

Progam baru yang akan diluncurkan ialah Progam Desa EKI untuk Desa wisata. 

"Kemarin sudah kami usulkan satu, yaitu Desa Wisata Tanalum."

"Kami harap, juga bisa ditambah, tidak hanya satu desa karena kita punya 29 desa wisata dan desa yang pertaniannya aktif," jelasnya. 

Baca juga: Kapolres Cup Resmi Dibuka, Puluhan Pelajar dari 8 Perguruan Silat di Purbalingga Berebut Gelar Juara

Sejumlah dinas pun turut mendukung TPAKD ini melalui program digitalisasi dan pembiayaan.

Di antaranya, Dinsosdalduk KBPPPA dengan sistem penyaluran bantuan uang dengan cara nontunai/virtual account; Dinperindag dengan e-parkir, e-retribusi dan pasar siap QRIS; Dinkop UKM dengan pelatihan dan pembiayaan UMKM; DKPP dengan fasilitasi Poklahsar; hingga Dinnaker dengan business matching magang ke luar negeri yang dibiayai Bank BUMD.

Program-program lain seperti BUMDes Samsat Budiman, sistem pembayaran online, dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) turut mendukung.

Termasuk BUMDes dan BUMDesma yang diarahkan mendukung ketahanan pangan serta makan bergizi gratis.

DPMPTSP akan mendorong business matching dan Dinas Kesehatan mengintegrasikan pembayaran layanan melalui QRIS.

Buka Simpul Potensi Ekonomi

Kepala Kantor OJK Purwokerto, Haramain Billady mengatakan, perluasan akses keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan inklusi keuangan daerah.

Akses keuangan yang terbuka juga bisa membuka simpul-simpul potensi ekonomi yang ada.

Ia menantang Purbalingga untuk mengadopsi Program Desa EKI seperti di Kabupaten Banyumas, yang sudah diterapkan di Desa Sudagaran dan Pekunden.

"Saya tantang teman-teman agar program ini bisa keluar kandang dan nantinya ke Purbalingga," katanya. (*)