PKL Lama dan Baru di Trotoar Jalan Bung Karno Purwokerto Bakal Digusur, Dipindah ke Shelter Relokasi

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten Banyumas berencana menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Bung Karno, Purwokerto. 

Penataan ini dilakukan guna menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas, Agus Nur Hadie mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan sejumlah titik pembangunan shelter bagi PKL Jalan Bung Karno.

"Ini masih wacana, tapi nanti ada beberapa titik yang akan kami siapkan."

"Misalnya, di sebelah selatan Hotel Toyo itu bisa dimanfaatkan untuk PKL," ujar Agus kepada Tribunbanyumas.com, Sabtu (21/6/2025).

Baca juga: Nasib Jalan Bung Karno Purwokerto: Dari Rencana Pusat Wisata Urban, Jadi Masalah Baru Penataan Kota

Menurutnya, rencana ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Banyumas menata ruang publik agar lebih tertib dan tidak menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan.

Diketahui, Jalan Bung Karno setiap sore hingga malam hari kerap dipadati PKL yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. 

Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki serta memicu kemacetan karena sebagian pengunjung memarkir kendaraan di bahu jalan.

Agus menegaskan, penataan PKL di Jalan Bung Karno itu segera dilakukan.

"Kami menghimbau para PKL, khususnya yang membuka warung makan di trotoar, tidak lagi menggunakan trotoar sebagai tempat makan dan minum."

"Itu kan hak pengguna jalan. Jangan sampai memakan haknya orang lain," katanya. 

Agung mengatakan, penataan ini juga berlaku bagi anggota Paguyuban UMKM Bank Street (BST) yang berjualan di trotoar.

"Nggih, nggih, BST juga akan kami tertibkan," katanya. 

Baca juga: LIPUTAN KHUSUS: Trotoar Jalan Bung Karno Purwokerto Makin Semrawut Jadi Lahan PKL

Dia menegaskan, penertiban ini adalah demi menjaga keteraturan di ruang publik.

Rencana relokasi dan pembangunan shelter PKL ini menjadi langkah awal Pemkab Banyumas dalam menghadirkan ruang kota yang lebih nyaman dan tertata, tanpa mengabaikan keberadaan PKL sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan.

"Rencana ini tentu akan melibatkan dialog dan pendekatan yang baik dengan para pedagang."

"Harapannya, penataan ini bisa menjadi solusi yang adil bagi semua pihak," katanya. (*)