'Hak Pejalan Kaki Hilang,' Warga Keluhkan Trotoar Jalan Bung Karno Jadi Lapak PKL

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Jalan Bung Karno, yang digadang-gadang menjadi salah satu pusat keramaian dan ekonomi baru di Purwokerto, justru menuai sorotan tajam dari warga.

Seorang warga mengeluhkan ironi yang terjadi di kawasan tersebut: di tengah geliat ekonominya, Jalan Bung Karno justru tampak semrawut karena trotoarnya kini dikuasai oleh para pedagang kaki lima (PKL).

Aduan mengenai hilangnya hak pejalan kaki ini disampaikan pada Minggu (15/6/2025) dan langsung direspons oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas.

Baca juga: LIPUTAN KHUSUS: Ketua PKL Jalan Bung Karno Purwokerto Akui Melanggar, Tapi Mohon Memanusiakan

Hak Pejalan Kaki yang 'Dikuasai' PKL

Dalam laporannya, warga tersebut menyayangkan kondisi trotoar di sepanjang Jalan Bung Karno.

Menurutnya, fungsi utama trotoar sebagai jalur untuk pejalan kaki telah hilang.

"Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki, kini dikuasai para pedagang kaki lima (PKL)," tulisnya.

Ia menggambarkan situasi ini sebagai sebuah ironi yang memprihatinkan.

Sebuah kawasan baru yang ramai seharusnya diimbangi dengan ketertiban dan kenyamanan, namun yang terjadi justru sebaliknya.

Ia pun memohon agar pihak berwenang dapat segera menindaklanjuti kondisi tersebut.

Menanggapi keluhan tersebut, Satpol PP Banyumas menyatakan memahami sepenuhnya keresahan warga dan pentingnya fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

Pihak Satpol PP berjanji akan segera melakukan penertiban.

"Kami dari Satpol PP Kabupaten Banyumas akan segera menindaklanjuti dengan pemantauan lapangan dan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku," tulis admin Satpol PP.

Satpol PP juga menegaskan bahwa tindakan yang akan diambil tidak hanya bersifat keras, tetapi juga mengedepankan dialog.

"Kami akan mengambil langkah tegas serta persuasif kepada pihak-pihak yang menyalahi aturan," tambahnya.

Lebih jauh, Satpol PP menyadari bahwa penertiban PKL juga menyangkut aspek ekonomi.

Oleh karena itu, mereka berjanji akan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Tujuannya adalah untuk mencari solusi penataan kawasan yang ideal, yang tetap dapat mendukung aktivitas ekonomi para pedagang tanpa harus mengorbankan ketertiban umum dan hak pejalan kaki.

Warga kini menantikan realisasi dari langkah terpadu yang dijanjikan tersebut.