Warga Kebumen Tanya Kelanjutan Program Pinjam Mobil Dinas Bupati untuk Pernikahan, Masih Boleh?

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Sebuah program inovatif yang pernah digagas oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, yaitu peminjaman mobil dinas Bupati untuk digunakan oleh masyarakat dalam acara pernikahan, kembali dipertanyakan status keberlanjutannya.

Seorang warga mencari kejelasan mengenai program tersebut melalui platform aduan publik "Laporbup Kebumen" pada tanggal 26 Mei 2025 lalu.

Dalam laporannya, warga tersebut menyampaikan pertanyaan mengenai kelanjutan program peminjaman mobil dinas bupati untuk acara pernikahan yang sempat diberlakukan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ratusan Ribu Warga Kebumen Aktivasi Identitas Kependudukan Digital, 5 Besar se Jawa Tengah

Warga tersebut juga menanyakan persyaratan yang dibutuhkan jika program ini masih berjalan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Admin Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen memberikan penjelasan resmi.

Menurut Bagian Prokopim, program peminjaman mobil dinas Bupati untuk keperluan pernikahan masyarakat saat ini sedang dalam tahap peninjauan dan evaluasi lebih lanjut oleh pihak pemerintah daerah.

"Program tersebut saat ini masih dalam tahapan review dan evaluasi," demikian bunyi jawaban dari Bagian Prokopim, diakses tribunbanyumas pada 3 Juni 2025.

Pihak Prokopim juga menambahkan bahwa informasi mengenai kelanjutan program tersebut akan disampaikan kepada publik setelah proses evaluasi internal selesai.

Informasi tersebut termasuk jika ada perubahan mekanisme atau persyaratan baru.

"Akan kami infokan lebih lanjut," tutup keterangan tersebut.

Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Kebumen yang berminat atau ingin mengetahui lebih jauh mengenai program peminjaman mobil dinas Bupati untuk acara pernikahan diimbau untuk bersabar.

Mereka diminta menunggu pengumuman resmi dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Program ini sebelumnya diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat.

Selain itu, juga mendekatkan pemerintah dengan warganya melalui fasilitas yang bersifat simbolis namun penuh makna.