PBB Pati Direncanakan Naik 250 Persen, Bupati Sudewo Butuh Dana Besar Perbaiki Jalan dan RSUD

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Bupati Pati Sudewo mengambil kebijakan tak populis untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Bupati Sudewo berencana menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Dana dari kenaikan PBB tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah pembangunan, semisal pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta pembangunan di pertanian dan perikanan.

Terkait rencana ini, Sudewo telah mengumpulkan camat serta Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Kantor Bupati Pati, Minggu (18/5/2025).

"Beban kami dalam pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini," kata Sudewo seusai pertemuan.

14 Tahun Tak Naik

Sudewo mengatakan, selain membutuhkan dana untuk pembangunan, ada alasan lain dirinya ingin menaikkan PBB.

Di antaranya, sudah 14 tahun penyesuaian tarif PBB belum naik.

"Telah disepakati bersama bahwa (akan ada kenaikan) sebesar 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujar Sudewo.

Baca juga: Viral, Bule Hipnosis Pedagang Beras. Pakar Hipnosis Pati: Padahal Bisa Sembuhkan Pecandu Judi Online

Bupati Sudewo juga membandingkan penerimaan PBB Kabupaten Pati yang lebih rendah dari Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Kudus.

Dia menyebut, penerimaan PBB Pati hanya Rp29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar.

Sementara, penerimaan PBB di Kabupaten Rembang dan Kudus juga lebih tinggi, masing-masing Rp50 miliar.

Padahal, kata Sudewo, secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar dari ketiga kabupaten tersebut.

Terkait rencana kenaikan PBB ini, Sudewo meminta dukungan dari seluruh masyarakat Pati.

Apalagi, alasan kenaikan PBB semata-mata untuk meningkatkan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.

"Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati. Ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya," kata dia.

Alasan Tak Tepat

Sementara, Direktur Institut Hukum dan Kebijakan Publik (Inhaka) Husaini mengkritik rencana Bupati Pati menaikkan tarif PBB.

Husaini mengatakan, alasan Sudewo menaikkan PBB hingga 250 persen dinilai tidak tepat.

"Kalau alasan kenaikannya karena pendapatan pajak lebih rendah dari kabupaten yang lain, kemudian karena 14 tahun tidak naik, itu tidak tepat," kata Husaini, Selasa (20/5/2025).

Husaini menyebut, Bupati Pati tak bisa asal-asalan menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen. 

Apalagi, hanya karena ingin pendapatan dari PBB sama dengan daerah lain.

"Seharusnya dilakukan riset terlebih dahulu kenapa pendapatan pajak lebih kecil daripada Jepara dan Kudus."

"Itu bisa dilihat dari pembangunan daerah di kabupaten lain. Kudus mau disaingi Pati, ya jauh. Industrinya bagus. Jepara juga begitu," tutur dia.

Baca juga: Unik. Vending Machine Buatan Siswa MTs Salafiyah Kajen Pati Tak Pakai Uang tapi Tebak Ayat Alquran

Husaini pun menilai, kenaikan PBB akan makin memberatkan perekonomian masyarakat.

Karena itu, dia menyarankan Sudewo membatalkan rencana kenaikan PBB.

"Sektor yang menjadi beban rakyat jangan terus ditambah. Sebaiknya, pajaknya tidak dinaikkan supaya ekonominya masyarakat baik. Pajak kan tidak hanya PBB," ucap dia.

Menurut dia, target peningkatan pendapatan daerah jangan sampai justru menjadi beban masyarakat. 

Terlebih, kemanfaatan dari pajak tersebut dinilai masih minim dirasakan masyarakat. 

"Listrik untuk jalan umum saja masih banyak yang gelap dan mati. Jalan juga begitu."

"Jangan sombong karena bangun jalan Prawoto, Sukolilo, Wegil. Itu kan baru beberapa jalan yang dibangun. Yang rusak masih banyak sekali," kata dia.

Husaini menambahkan, jika memang APBD Kabupaten Pati dinilai kurang, semestinya, bupati Pati menyesuaikan diri dengan cara memprioritaskan pembangunan yang paling mendesak.

"Jangan aneh-aneh. Kemarin Pendopo Kabupaten dibangun padahal belum ada yang rusak. Kemudian, trotoar mau dibangun juga."

"Masjid yang baru dibangun, mau dibangun lagi juga, itu kan menghamburkan duit. Manfaatnya sangat kecil untuk rakyat. Padahal, pangkalan truk yang dibutuhkan tak kunjung dibangun," kata dia. (Tribunbanyumas.com/Mazka Hauzan Naufal)