Kasus Kecelakaan Truk ODOL di Tol GT Ciawi, Belajarlah dari Bus Trans Semarang

Hingga sekarang, usia mendekati 60 tahun, alumni SMA Muhammadiyah Weleri tahun 1987 itu masih setia berprofesi sebagai sopir truk. Bedanya, truk yang dikemudikan sekarang UD Truck Nissan Tronton 10 ban tahun 1995.

Selain sudah tidak menggunakan kernet alias sendirian menyusuri jalan, muatannya juga “sak madyo” (sesuai kemampuan). “Ora cucuk pak yen kudu nggowo kenek (tidak kebagian pendapatan pak, jika harus membawa kernet)”, ujarnya beberapa waktu lalu ketika ngopi pagi di teras rumah.

Fenomena truk ODOL, kendaraan umum berusia lanjut (lebih 10 tahun) dan masih beroperasi di jalanan, juga dialami oleh moda transportasi umum bus pengangkut penumpang/orang.

Silakan diperhatikan bus penumpang AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) yang punya trayek jarak dekat Semarang-Sukorejo Kendal, Semarang-Limpung Batang atau Semarang-Pekalongan-Tegal.

Atau bus trayek Semarang-Purwodadi dan Semarang-Demak-Kudus-Pati. Menurut beberapa teman pemilik armada bus, bisnis transportasi bus umum sudah tidak menarik secara ekonomi.

Salah satu yang masih menjanjikan hanyalah bus pariwisata, itupun masih bersyarat ketat yaitu harus membina jaringan yang baik dengan biro perjalanan wisata, membelinya bus bekas usia 5 tahun yang masih bagus kondisinya, serta membelinya tidak memakai uang pinjaman bank.

Zero ODOL

Zero ODOL merupakan program strategis Kementerian Perhubungan RI yang dicanangkan sejak tahun 2017.

Program ini semakin relevan mengingat tingginya angka kecelakaan yang melibatkan truk ODOL. Zero ODOL bertujuan untuk menghentikan praktik pengangkutan barang yang melebihi kapasitas dan dimensi kendaraan.

Beberapa langkah telah dilakukan Kemenhub antara lain : kampanye dan sosialisasi keselamatan berkendara, memperketat pengawasan uji berkala kendaraan (KIR) setiap 6 bulan sekali, fasilitasi normalisasi dimensi dan muatan truk, serta penggunaan teknologi otomotif yang sesuai standarisasi dan peraturan.

Program Zero ODOL semestinya sudah tercapai tahun 2023 lalu, tetapi tidak berjalan sebagaimana rencana dan memenuhi target semestinya. Faktor ekonomi dijadikan kendala dan alasan untuk tidak tercapainya program Zero ODOL.

Sebenarnya program yang sangat bagus itu bisa terlaksana, baik untuk angkutan barang maupun orang, jika Pemerintah dan Pemerintah Daerah mampu menciptakan ekosistem angkutan umum yang baik.

Diantaranya berupa sinergi dan kolaborasi yang baik antara Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi dengan Kementerian Perhubungan RI dan Stakeholders terkait. Setidaknya kita bisa belajar dari kehadiran Bus Trans Semarang sebagai moda transportasi penumpang yang nyaman, aman dan murah antar kabupaten/kota dalam provinsi Jawa Tengah.

Jika pemerintah dan BUMN (DAMRI/Djawatan Mobil Republik Indonesia, Perum Pos dan Giro) belum mampu menyediakan sarana pengangkutan barang (trucking) yang dapat memenuhi semua kebutuhan supply and chain bagi pelaku ekonomi dan industri, maka sudah selayaknya pemerintah mampu menghadirkan moda transportasi darat (truk, bus, minibus) buatan dalam negeri yang harganya terjangkau oleh swasta. Bisa pula memberikan fasilitas kredit murah untuk pengadaan truk dan bus yang dibutuhkan masyarakat sebagai moda angkutan umum barang dan penumpang. 

Selain itu tarif tol bagi moda transportasi barang dan penumpang juga saatnya diturunkan. Bukan malah tarifnya “disesuaikan naik” secara perlahan dan nyaris tak terdengar masyarakat. Banyak sopir truk yang saya temui saat istirahat di warung makan dekat pintu keluar tol Weleri mengungkapkan hal ini. Para sopir truk pengangkut barang dari dan ke Jabodetabek, banyak yang mensiasati beberapa kali keluar masuk tol di sepanjang ruas trans Jawa demi pengiritan operasional di jalan. Belum lagi jika truk mengalami musibah ban bocor atau pecah ban di tengah perjalanan.