'Ditelikung' Bahlil, Komisi XII DPR Tak Diajak Bicara Soal Aturan Pengecer Tak Boleh Jual Gas 3 Kg

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto merasa "ditelikung" Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal itu mengingat komisinya tidak pernah mendapat pemberitahuan sama sekali dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ihwal kebijakan baru pengecer tidak boleh berjualan gas elpiji 3 kilogram (kg). 

"Ya harus kita katakan jujur sejujur-jujurnya ini semuanya ada kami. Kami tidak diinformasikan tentang kebijakan itu tentang akan menghapus pengecer tanpa ada formula yang untuk mengganti atau apa,"  kata Sugeng kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

Sugeng mengaku, yang mereka ketahui adalah tiba-tiba terjadi polemik di masyarakat usai mncul larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg bersubsidi tersebut.

Baca juga: Video Kecelakaan Brio Tabrak Motor dan Bajaj, 3 Korban Terlempar ke Selokan

Sugeng menyebut pihaknya telah meminta solusi kepada Kementerian ESDM, tetapi dibalas hanya dengan pernyataan bahwa para pengecer bisa naik kelas menjadi sub-pangkalan.

Sugeng pun meminta agar kebijakan yang menyangkut urusan publik dan vital seperti soal gas 3 kg dibuat secara matang dan disiapkan mitigasinya.

 "Harus melalui pendekatan-pendekatan sosialisasi yang tuntas supaya betul-betul bisa dipahami secara tuntas di masyarakat dan bisa dilaksanakan dengan sangat-sangat baik," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian ESDM, untuk mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg. 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dasco menyebut hal itu berdasarkan komunikasi dengan Presiden Prabowo.

"Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco.

Dasco menyebut kebijakan menjual elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan, sebenarnya untuk membenahi harga di pengecer agar tidak mahal.

Baca juga: Viral Emak-Emak Ngamuk dan Buang Tabung Kosong Gegara Sulit Dapat Gas Elpiji 3 Kg

Nantinya, pengecer akan menjadi sub-pangkalan, dengan aturan agar harga elpiji 3kg tidak mahal.

"Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

"Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal," imbuhnya.

Diketahui, pemerintah melarang pengecer menjual elpiji 3 kg per 1 Februari 2025. Kini elpiji 3 kg hanya dijual melalui pangkalan.

Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta mengalami antrean panjang demi mendapatkan elpiji 3 kg di pangkalan resmi.

Dibatalkan Presiden Prabowo Setelah Diprotes Masyarakat
 
Seperti diketahui, aturan baru Kementerian ESDM yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg mulai 1 Februari 2025 akhirnya dianulir Presiden Prabowo Subianto setelah memicu protes luas di masyarakat karena sulit mendapatkan elpiji 3 kg.

Sejumlah warga di Jabodetabek kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg di pangkalan resmi. 

Presiden Prabowo Subianto kemudian menginstruksikan Kementerian ESDM yang dipimpin Menteri Bahlil Lahadalia agar mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg. 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan menanggapi meluasnya keluhan masyarakat membeli elpiji 3 kg beberapa hari ini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Baca juga: Detik-detik Warga Emosi Lihat Menteri Bahlil Tinjau Pangkalan Gas 3 Kg

Dasco menyebut hal itu berdasarkan komunikasi dengan Presiden Prabowo.

"Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco.

Dasco menyebut kebijakan menjual elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan, sebenarnya untuk membenahi harga di pengecer agar tidak mahal.

Nantinya, pengecer elpiji akan menjadi sub-pangkalan, dengan aturan agar harga elpiji 3kg tidak mahal.

"Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

"Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal," imbuhnya. (tribunnews)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komisi XII DPR Merasa 'Ditelikung' Bahlil Soal Aturan Pengecer Tak Boleh Jual Elpiji 3 Kg