Pilkada 20024

Retret Kepala Daerah Dipastikan Dibiayai APBN, Bukan Uang Presiden Prabowo

Menurut Prasetyo, meski pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran, retret kepala daerah dinilai tetap penting dilakukan.

Editor: Rustam Aji
Kompas.com/Dok PCO
RETREAT MENTERI - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama menteri, wakil menteri, serta kepala lembaga Kabinet Merah Putih foto bersama saat latihan baris-berbaris di hari pertama Retreat di Lapangan Sapta Marga, Akademi Militer (Akmil) Magelangg, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024). Retreat juga akan dilakukan untuk para kepala daerah hasil Pilkada 2024. 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Kepala daerah yang telah terpilih merupakan hasil pilkada secara serentak di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk pertama kali sehingga retret untuk pembekalan bagi mereka sangat penting.

Terkait pembiayaan, tidak sebagaimana retreat menteri yang dibiayai oleh Presiden Prabowo, namun untuk para kepala daerah akan dibiayai oleh APBN.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Menurutnya, pelaksanaan retret para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 akan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

Ia juga memastikan biaya retret kali ini bukan berasal dari uang Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Prasetyo, meski pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran, retret kepala daerah dinilai tetap penting dilakukan.

"Enggak (uang Presiden) dong, (anggaran retret) dari pemerintah," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

"Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga," tegasnya.

Baca juga: Viral Wali Kota Solo Dikepruk Penjual Telur Gulung Rp 800.000

"Kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak, meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di Mahkamah Konstitusi," jelasnya. 

"Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," tegas Prasetyo.

Meski demikian, ia berapa mengakui alokasi anggaran untuk pelaksanaan retret belum bisa dipastikan.

Sebab menurutnya nantinya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang akan menangani anggaran itu.

Prasetyo juga menjamin anggaran untuk ratret tersedia dari APBN dan bukan dari Presiden.

"Ada, (anggaran) ada," katanya.

"Iya (kalau retret menteri dulu dibiayai Prabowo) karena itu kan di awal-awal ya, di awal-awal masa pemerintahnya," tambah politisi Gerindra itu.

Baca juga: Siswa Ingin Cari Tempat Berfoto, Nahas Belum Sampai Tujuan Kecelakaan di Tol Purwodadi, Dua Tewas

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved