79 SMA/SMK di Jateng Jadi Sekolah Damai, Pemprov Berkomitmen Terus Lakukan Penambahan

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan jumlah Sekolah Damai di wilayahnya.

Saat ini sudah ada 79 SMA dan SMK Negeri yang menerapkan program Sekolah Damai.

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, Sekolah Damai merupakan inisiatif dari Wahid Foundation yang didukung oleh Pemprov Jateng dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Baca juga: Wapres Gibran dan Pj Gubernur Lihat Hasil Pendampingan PNM Mekaar di Jateng, Ada 2,1 Juta Nasabah

Tujuannya, untuk menyemai toleransi dan mempromosikan perdamaian.

Upaya ini  dalam rangka mencegah intoleransi serta tindakan dan ideologi ekstremisme di tingkat sekolah.

"Saya tergugah untuk terus meningkatkan."

"Sekarang  sudah ada 79 sekolah damai."

"Ini akan terus kita tingkatkan, kalau perlu seluruh sekolah menjadi sekolah damai," kata Nana saat mendampingi Kepala BNPT, Eddy Hartono, meninjau Sekolah Damai di  SMA Negeri 13 Kota Semarang pada Kamis (12/12/2024).

Menurut Nana, keberadaan sekolah damai ini sangat penting.

Sebab, di era globalisasi ini, satu sisi mampu memberikan keterbukaan infomasi dan kemajuan teknologi.

Baca juga: Pj Gubernur Jateng Resmikan 8 Proyek di Purworejo, Infrastruktur Jalan hingga Wisata Goa Seplawan

Namun, di sisi lain justru berpotensi menjadi ancaman dalam pembentukan karakter bangsa.

Potensi ancaman itu juga mengarah pada generasi muda. 

Oleh karenanya, Pemprov Jateng terus mengawal pembentukan karakter dan mencegah ekstremisme dengan berbagai upaya.

Salah satunya menerbitkan beberapa aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.  

Aturan turunan itu antara lain regulasi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, Tim sistem deteksi dini dan respons dini ekstremisme kekerasan dan terorisme di wilayah Provinsi Jawa Tengah Periode 2024 – 2029, dan tentang Sekolah Damai.