Awas, Motor Tanpa Pelat Nomor Belakang Bisa Kena Sanksi Rp 500.000

TRIBUNBANYUMAS.COM – Fenomena melepas pelat nomor belakang sepeda motor menjadi topik hangat di kalangan masyarakat belakangan ini. 

Alasan tidak memasang pelat nomor belakang bermacam-macam, mulai dari dudukan patah, baut yang kendur terus-menerus, keinginan untuk melindungi privasi, hingga menghindar dari tilang elektronik. 

Hal itu seperti yang terlihat dalam posting akun Instagram @eldami.e, di sana terlihat sejumlah sepeda motor yang melepas pelat nomor belakang. 

Padahal, penggunaan pelat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sudah diatur secara resmi.

Bahkan mengganti, mengubah, atau tidak menggunakan TNKB merupakan pelanggaran lalu lintas.

Menurut Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, pelat nomor kendaraan atau TNKB adalah bukti legitimasi operasional kendaraaan bermotor di jalan. 

Pelat nomor menjadi bukti legitimasi bahwa kendaraan tersebut sudah didaftarkan atau diregistrasikan di kepolisian (Samsat). 

“TNKB atau pelat nomor yang sah adalah TNKB yang dikeluarkan dari Korlantas Polri yang memiliki spesifikasi yang ditentukan oleh Polri,” ujar Budiyanto, kepada Kompas.com (21/9/2204).

“Termasuk pemasangannya harus pada posisi yang jelas, yang ditentukan pada desain sepeda motor baik pada sisi depan dan sisi belakang,” kata dia.

Menurutnya, pemasangan TNKB yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dipasang pada dua sisi, baik pada bagian depan dan belakang.

“Tidak dibenarkan pelat nomer tidak dipasang karena dudukannya patah dan sebagainya,” ucap Budiyanto.

“Kendaraan bermotor yang hanya dipasang satu sisi depan atau sebaliknya merupakan pelanggaran lalu lintas dan patut kita curigai sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagainya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pelanggaran pemasangan TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan pasal 280 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

“Fenomena melepas pelat nomer belakang sekali lagi tidak dibenarkan menurut undang-undang,” kata Budiyanto.

Berikut ini dasar hukum dari penggunaan pelat nomor: