Pilkada Jateng 2024

DPD RI Minta Bawaslu Jateng Lakukan Gerakan Anti-Money Politics untuk Pilkada 2024

Anggota DPD RI Abdul Kholik ditemui Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin berbicara anti-politik uang atau money politics.

ist/dok pribadi
Anggota DPD RI, Abdul Kholik (kiri) melakukan kunjungan kerja ke Bawaslu Jateng untuk membicarakan gerakan anti-politik uang atau money politics pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada di Jateng. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI meminta Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah atau Bawaslu Jateng untuk gencar melakukan gerakan anti-politik uang atau money politics di Pilkada 2024.

Hal tersebut disampaikan anggota DPD RI, Abdul Kholik saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Bawaslu Jateng di Kota Semarang, baru-baru ini.

Abdul Kholik ditemui Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin dalam kesempatan tersebut.

Baca juga: Bawaslu Bongkar Praktik Money Politics di Kota Semarang, Grebek Rumah Relawan Caleg di Pedurungan

"Kami diskusi dengan Bawaslu, bagaimana mendorong kesadaran anti-money politics bisa dioptimalkan," kata Abdul Kholik.

Lanjutnya, Pemilu atau Pilkada sering dihantui ancaman dengan pemilih pragmatis dan money politics.

Hal tersebut yang menurunkan kualitas Pilkada.

Ini sebagai titik balik konsekuensi demokrasi secara langsung.

Baca juga: Baliho Bakal Calon Kepala Daerah Menjamur, Bawaslu Kota Semarang Hanya Bisa Tonton. Begini Alasannya

"Kami mengharapkan Bawaslu proaktif memaksimalkan pencegahan, mengimbau, dan optimalisisasi pendidikan pemilih."

"Kalau perlu ada gerakan yang cukup kuat, bahwa Jateng bebas money politics di Pilkada," tegas Abdul Kholik.

Gerakan bebas politik uang, kata dia, penting agar kualitas Pilkada di Jateng bisa meningkat.

Sejalan dengan itu, kepala daerah yang dihasilkan dari pemilihan secara langsung juga merupakan sosok yang berkualitas.

"Dengan begitu, output betul-betul kepala daerah berkualitas, berkomentimen, berkepentingan pembangunan dan masyarakat."

"Selain itu juga memiliki akuntanbilitas bagus, tidak ada kasus hukum yang kemudian bisa merugikan daerah."

"Kita sudah berproses dalam Pilkada dengan segala macam waktu dan biaya, jika output bermasalah kan ini satu kerugian," ujarnya.

Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin menyambut baik semangat anti-money politics yang disampaikan anggota DPD RI, Abdul Kholik. (*)

Baca juga: Abdul Kholik Beberkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Jateng Berbasis Zona ke BI

Sumber: Tribun Banyumas
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved