Aktivitas Vulkanik Gunung Slamet Banyumas Mulai Stabil, Masyarakat Diminta Tetap Waspada

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Aktivitas kegempaan Gunung Slamet di Banyumas kini cenderung stabil meski potensi meletus tetap ada.

Karena itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meminta masyarakat tetap waspada lantaran status Gunung Slamet masih berada di level II atau waspada.

Status ini berlangsung sejak 19 Oktober 2023 atau sejak aktivitas Gunung Slamet terpantau meningkat.

"Peningkatan aktivitas kegempaan tercatat pada 10 Mei 2024, diikuti peningkatan tremor pada 16 Mei sehingga radius aman diperluas 3 kilometer," kata Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Slamet Muhammad Rusdi saat rapat koordinasi bersama di Kantor BPBD Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (14/6/2024).

Rusdi membeberkan, dalam 15 tahun terakhir, aktivitas Gunung Slamet beberapa kali meningkat sehingga dinaikkan ke level waspada.

Baca juga: Peningkatan Aktivitas Gunung Slamet, BPBD Banyumas Minta Masyarakat Waspada

Namun, tidak semuanya berakhir dengan erupsi.

"Jadi, di 2009 letusan, 2014 letusan, 2019 itu kenaikan aktivitas tetapi tidak diakhiri letusan," ungkap dia.

Meski begitu, Rusdi mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Slamet tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang.

Pemetaan dan Evaluasi Jalur Evakuasi

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Banyumas Budi Nugroho menyebut, ada tujuh kecamatan yang rawan terdampak bencana erupsi Gunung Slamet.

Ketujuh kecamatan itu adalah Kecamatan Sumbang, Baturraden, Kedungbanteng, Karanglewas, Cilongok, Ajibarang, dan Pekuncen.

Adapun permukiman warga yang terdekat dari puncak Gunung Slamet berada di Grumbul Watu Jaran, Desa Gandatapa, dan Grumbul Blembengan, Desa Sikapat.

Keduanya berada di Kecamatan Sumbang dengan jarak sekitar 9,4 km dari puncak Gunung Slamet.

Baca juga: Sosok Bripda Sherly Polwan Polresta Banyumas yang Hafal 30 Juz Alquran, Mondok Sejak SMP

Kemudian, Grumbul Kalipagu, Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, dengan jarak dari puncak kurang lebih 8,55 km.

Budi pun meminta pemerintah kecamatan di daerah rawan itu memetakan sumber daya di wilayahnya masing-masing.