Urus Perizinan PBG dan SLF di Kebumen Mahal, Pemkab Ungkap Penyebabnya

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Kepala Dinas PUPR Kebumen Joni Hernawan menjelaskan soal ditundanya acara pertemuan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi dengan tema "Pengkaji Teknis Kelayakan Bangunan Gedung" di Hotel Mexolie, pada Selasa 28 Mei 2024.

Menurut Joni, kegiatan tersebut dalam rangka mendorong para pelaku jasa konsultan memiliki kompetensi atau lisensi sebagai konsultan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Gedung karena saat ini dalam proses pengurusan izin usaha dibutuhkan PBG atau SLF.

Pembinaan ini dilakukan untuk merespon keluhan masyarakat terkait perizinan PBG atau SLF yang dirasakan terlalu mahal biayanya pada komponen jasa konsultan.

Baca juga: PAD Purbalingga dari BUMD Tahun 2023 Capai Rp 20,5 Miliar, tak Disangka Disumbang dari Wahana Air

Sehingga diharapkan dengan bertambahnya konsultan yang memiliki kompetensi/lisensi terkait PBG/SLF gedung menjadikan iklim usaha jasa konsultan semakin kompetitif dan biayanya lebih murah.

"Jadi kegiatan kemarin bukan membahas metode pemilihan penyedia Ekatalog. Tapi kita ingin agar keluhan mahalnya jasa konsultan PBG dan SLF gedung direspon oleh pelaku jasa konsultan untuk mengembangkan bisnisnya.

Ini peluang bisnis jasa yang baru dan masih terbuka. Sehingga di satu sisi perizinan berusaha akan semakin kompetitif dan investasi akan lebih berkembang,” ujar Joni dalam keterangannya, Rabu 29 Mei 2024.

Ia mengungkapkan, jasa konsultan PBG atau SLF yang punya lisensi/kompetensi di Kabupaten Kebumen masih sangat sedikit.

Kondisi ini dapat menyebabkan biaya jasa konsultan tersebut menjadi mahal, seperti yang dikeluhkan para pemilik apotek pada saat silaturahmi dengan Bupati di Mexolie hotel pekan lalu.

Baca juga: Cerita Jemaah Haji Asal Banjarnegara Bisa Umrah Sunnah 3 Kali, Sayang Jika Hanya Sekali

Pada saat itu kata Joni, Bupati Arif menyampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR yang hadir untuk melakukan upaya agar bagaimana biaya untuk pembuatan PBG/SLF tidak membebani perizinan usaha.

"Kenapa mahal? Karena jasa konsultasi PBG di Kebumen masih sedikit, jadi persaingan tidak kompetitif, tidak seimbang antara supply and demand nya sehingga harga jadi mahal, niatnya kemarin di Mexolie mau membahas soal itu," tuturnya.

Namun demikian dari berbagai masukan karena kegiatan tersebut menyangkut persoalan perizinan maka Perangkat Daerah yang membidangi perizinan yaitu DPMPTSP dan Dinas PUPR selaku pengkaji teknis sebagai fasilitator atau narasumber saja.

“ Kami tunda akhirnya dan akan kami koordinasikan dengan OPD yang membidangi perizinan,” ujarnya