Hasil Pemilu Jeblok dan Gagal Masuk Senayan, Plt Ketua Umum PPP M Mardiono Diminta Mundur

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Sekretaris Majelis Pakar DPC PPP Kota Solo, Johan Syafaat meminta Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mundur dari jabatan imbas gagalnya PPP masuk ke Senayan.

Mardiono dinilai gagal membaca situasi politik sehingga hasil perolehan suara PPP di Pemilu 2024 jeblok.

Hasil perhitung KPU RI, PPP hanya memperoleh 5,7 juta suara atau 3,8 persen.

Hanya butuh kurang lebih 200.000 suara lagi partai berlambang Kabah itu mencapai ambang batas parliamentary threshold 4 persen untuk bisa mengirim wakilnya ke DPR RI 2024-2029.

Upaya PPP menambah perolehan suara lewat jalur gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga kandas.

"Gugatan ke MK tidak didampingi pengacara yang profesional. Terkesan main-main," kata Johan Syafaat, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Hasil Rekapitulasi Resmi KPU: PPP Gagal Masuk DPR RI, Siapkan Gugatan ke MK. PDIP Cetak Hattrick

"Kami kader akar rumput sangat kecewa dengan hasil itu. Maka, Mardiono harus mundur," kata Johan.

Johan masih berharap MK mengabulkan gugatan PPP hingga lolos ke Senayan.

"Karena PPP adalah satu-satunya partai yang berasaskan Islam sebagai wadah aspirasi politik umat Islam di Indonesia," ujarnya.

Sementara, pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengomentari kekecewaan kader atas kepemimpinan Mardiono.

Menurutnya, perlu evaluasi menyeluruh terkait gagalnya PPP di Pileg 2024.

"Memang begitu hukum politiknya di Indonesia. Gagal akan dituntut mundur. Padahal, baiknya dilakukan terlebih dahulu evaluasi menyeluruh kiranya apa sebab musabab PPP gagal melampaui ambang batas parlemen," kata Ray dihubungi Jumat (24/5/2024).

Baca juga: Caleg DPR RI Dapil Jateng 2, 3, 5 Dapat Durian Runtuh usai PPP dan PSI Tak Lolos ke Parlemen

Ia menilai, tanpa ada evaluasi menyeluruh, pergantian pimpinan belum tentu jawaban atas persoalan PPP.

"Kepemimpinan hanyalah satu dari sekian banyak faktor lain. Tanpa mengenal, apalagi ingin mengubah sebab atau faktor lain dimaksud, PPP hanya berputar dari solusi politik ke solusi politik," jelasnya.

Ray mengatakan, belum tentu ada kemajuan dengan cara seperti itu.