PSI Jateng Digoyang Mosi Tidak Percaya, 25 DPD Tuntut Perombakan Pengurus DPW

TRIBUNBANYUMAS.COM, SOLO - Partai Solidaritas Indonesia Jawa Tengah (PSI Jateng) diguncang isu perpecahan.

Sejumlah ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI di Jateng mengirim mosi tidak percaya dan mendesak perombakan pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Jateng pimpinan Antonius Yogo Prabowo.

Mosi tidak percaya tersebut digulirkan 25 DPD dari 34 DPD PSI di Jateng.

Ketua DPD PSI Kabupaten Jepara, Albert Siahaan mengatakan, langkah ini dilakukan kader PSI di tingkat daerah bukan lantaran kegagalan sejumlah caleg melenggang sebagai anggota dewan.

"Ini dalam rangka agar PSI ke depan lebih baik lagi. Harapannya, kami bisa berbuat lebih lagi untuk bangsa lewat partai."

"Apalagi, sejak awal, semangat PSI adalah membina generasi muda agar bisa berkiprah di politik. Sehingga kami ingin pemimpin yang bisa mengayomi pengurus," ungkap Albert setelah pertemuan 25 DPD PSI kabupaten/kota se-Jateng di salah satu rumah makan di Solo, Selasa (30/4/2024).

Baca juga: Caleg DPR RI Dapil Jateng 2, 3, 5 Dapat Durian Runtuh usai PPP dan PSI Tak Lolos ke Parlemen

Albert mengungkapkan, mosi tidak percaya ini dipicu adanya diskriminasi DPW PSI Jateng terhadap sejumlah DPD kabupaten/kota.

"Misalkan, ketua DPW melakukan penggantian pengurus di tingkat DPD tidak sesuai aturan atau inkonstitusional," ujarnya.

"Ada aturan dari DPP, dimana struktural DPD tidak boleh diganti selama masa pemilu berlangsung."

"Tetapi, ada beberapa DPD yang diganti strukturalnya oleh DPW di masa kampanye sehingga terjadi kekacauan di tubuh partai pada saat pemilu," tutur dia.

Albert mengatakan, kepemimpinan Yogo juga dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi, terutama terkait anggaran kepartaian.

"Jadi, kami tidak tahu informasi apa yang ada di DPW, terutama keuangan, ya. Padahal, itu seharusnya kita tahu," lanjut Albert.

Menurut Albert, DPD PSI yang melayangkan mosi tidak percaya juga menyoroti terkait keputusan-keputusan ketua DPW Jateng yang dianggap tidak bijaksana.

"Satu contohnya, kasus di Blora. Dimana DPD setempat diminta mempersiapkan kampanye untuk DPW PSI Jateng. Tetapi, pada hari H, ternyata batal tanpa pemberitahuan, padahal sudah ada 1000 orang yang datang."

"Saya mengalami itu. Jadi, ada wilayah yang masuk wilayah kemenangan saya, tapi ada caleg lain yang masuk. Padahal, itu seharunya diatur oleh DPW," sambungnya.

Baca juga: Terjadi Lonjakan Perolehan Suara dalam Tiga Hari, PSI Berpeluang ke DPR RI?