Keresahan Parpol Pengusung Prabowo-Gibran saat Parpol Lawan Merapat: PKS Paling Banyak Ditolak

TRIBUNBANYUMAS.COM - Merapatnya partai-partai lawan di Pilpres 2024 membuat partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai resah.

Mereka tak sepenuhnya mendukung langkah merangkul lawan seusai Pilpres 2024 berakhir.

Selain berseberangan ideologi, rekam jejak sejarah, juga ada kekhawatiran jatah kursi pejabat di era Prabowo-Gibran bakal berkurang.

Sebelumnya, dua partai politik (parpol) lawan yang terang-terangan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Kedua partai itu diketahui berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan dukungannya kepada presiden terpilih hasil Pemilu 2024 setelah bertemu Prabowo di kantor DPP PKB, Rabu (24/4/2024).

Sementara, dukungan Nasdem disampaikan saat Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyambangi kediaman Prabowo, Kamis (25/4/2024).

"Nasdem, hari ini, menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran," ujar Surya Paloh seusai pertemuannya dengan Prabowo, Kamis.

Baca juga: Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Surya Paloh Minta Semua Pihak Hormati Keputusannya

Sementara, PKS juga melempar sinyal bergabung dengan partai koalisi Prabowo-Gibran.

Sayangnya, keinginan PKS ini belum mendapat lampu hijau.

Harapan PKS membuka komunikasi dengan Prabowo urung terlaksana lantaran Prabowo tak hadir saat diundang acara halalbihalal PKS, Sabtu (27/4/2024).

Sayangnya, niat PKS gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran ditolak secara tegas oleh Partai Gelora.

Diketahui, Prabowo-Gibran diusung empat parpol di parlemen, yakni PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra, saat maju Pilpres 2024.

Pasangan itu juga didukung empat parpol nonparlemen, yakni Partai Gelora, PBB, PSI, dan Partai Garuda.

Penolakan Partai Gelora

Penolakan bergabungnya PKS ke pemerintahan Prabowo-Gibran disampaikan Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah.

Alasan Fahri, PKS dikenal gencar memperjuangkan gagasan perubahan dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selama Pilpres 2024.

"Toh sejauh ini belum ada tawaran dari Prabowo-Gibran kepada PKS. Mengapa? Karena, masalahnya adalah lebih dengan PKS sendiri dan gagasan-gagasan yang selama ini seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapa pun" kata eks Wakil Ketua DPR RI itu kepada wartawan Selasa (30/4/2024).

Baca juga: Partai Gelora Incar Swing Voter di Jawa untuk Capai Parliamentary Threshold

Partai Gelora sendiri bisa dikatakan sebagai sempalan PKS.

Fahri Hamzah dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, sebelumnya adalah kader PKS.

Keduanya keluar dari PKS dan kemudian mendirikan Partai Gelombang Rakyat Indoensia (Gelora) pada 2019.

PSI Beralasan Keseimbangan

Sementara, penolakan bergabungnya parpol lawan juga disampaikan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Furqan Amini M Chan.

Furqan berharap, tak banyak partai tambahan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Furqan menilai, pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang membutuhkan partai-partai penyeimbang di luar pemerintahan.

"Kalau semuanya bergabung, tidak akan sehat. Karena, harapannya, check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan."

"Idealnya, tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan," ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).

Baca juga: 11 Parpol Diprediksi Isi Kabinet Menteri Prabowo-Gibran, Termasuk PKS, Nasdem dan PKB

Menurutnya, ada beberapa partai yang bisa menjaga konsistensinya mengambil jarak dari kekuasaan eksekutif dan memainkan peran legislasi yang maksimal untuk mengawasi pemerintahan.

"Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS (karena) punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen," ungkap Furqan.

PSI, melalui Wakil Ketua Dewan Pembina, Grace Natalie, juga sempat mengatakan bakal ada perhitungan apabila partai politik di luar KIM ingin bergabung ke kabinet Prabowo.

Perhitungan tersebut bakal berlaku, khususnya bagi partai-partai politik yang dinilai menyerang pasangan Prabowo-Gibran di luar proporsi pada Pilpres 2024.

"Pasti akan ada hitungan sendiri, apalagi yang sudah kemarin itu mengkritisinya atau menyerangnnya, sudah di luar dari proporsinya," kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com, 10 Maret 2024.

Pandangan Golkar

Dari kubu Golkar, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, para ketua umum partai politik pendukung Prabowo-Gibran harus mendalami peluang bergabungnya PKS ke pemerintahan.

Dijelaskannya, kemungkinan PKS gabung pemerintahan Prabowo-Gibran sangat sensitif.

"Itu sepertinya pembahasan yang harus didalami antara para ketum, ya. Sangat sensitif," ujar Dave, Senin.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, pihaknya mendukung apa pun keputusan Prabowo-Gibran.

"Golkar selalu mengedepankan kebersamaan, dan mendukung penuh kebijakan Prabowo Gibran dalam hal mewujudkan soliditas parpol-parpol ini," ucap dia. (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Reza Deni, Chaerul Umam, Fersianus Waku)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons Tak Nyaman Partai Pendukung Prabowo-Gibran saat Partai Lawan Mulai Ketuk Pintu Masuk Koalisi.

Baca juga: Jamu Pahit Lebih Berkhasiat dari Jamu Manis? Begini Penjelasan Ahli Jamu

Baca juga: Profil Kiper Maarten Paes yang Resmi Jadi WNI: Gawangnya Pernah 3 Kali Dibobol Lionel Messi