61,6 Juta Orang Masuk ke Jateng saat Mudik 2024, Pj Gubernur: Berikan Pelayanan yang Terbaik!

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana berpesan kepada seluruh personel gabungan yang bertugas di posko terpadu dan pelayanan lebaran 2024 untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pergerakan mudik lebaran 2024 secara nasional mencapai 193,6 juta orang.

Dari jumlah itu, sekitar 31 persennya atau sekitar 61,6 juta orang akan masuk dan melintas di Jawa Tengah.

Baca juga: Waspada Cuaca Ekstrem di Jateng saat Arus Mudik 4-11 April, Dampak Bibit Siklon 96S

"Kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan dan pemudik.

Lakukan tugas dengan semangat, motivasi, dan keikhlasan," kata Nana saat membuka Posko Terpadu Lebaran 2024 Pemprov Jateng di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rabu, 3 April 2024.

Posko Terpadu Lebaran 2024 beroperasi selama 24 jam pada 3-18 April 2024. Personel yang bertugas terdiri dari perwakilan seluruh OPD Pemprov Jateng, TNI, Polri, hingga BMKG. Mereka terbagi atas tiga shift tugas selama 24 jam.

Nana menjelaskan, ada sembilan koordinator bidang (korbid) di dalam Posko Terpadu Lebaran 2024.

Baca juga: Jembatan Joko Kaiman Banyumas Dibuka Fungsional saat Arus Mudik, Cegah Macet Patikraja dan Kaliori

Di antaranya koordinator bidang lalu lintas, transportasi, infrastruktur jalan, energi, kesehatan, penanggulangan bencana, ekonomi, penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, kamtibmas dan bidang Kominfo.

"Ada sembilan korbid yang dipadukan di satu tempat di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Untuk pelaksanaan peresmian memang dilaksanakan secara serentak di Indonesia," katanya.

Baca juga: Info Mudik, Polisi Beberkan Titik Kemacetan di Banyumas

Tugas dari Posko Terpadu ini, lanjut Nana, adalah mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan juga sebagai komando dan pengendalian.

Sifatnya akan menerima laporan dari pos-pos terpadu yang ada di kewilayahan atau kabupaten/kota.

Selain itu juga sebagai pelaksana petugas yang di lapangan.

"Nanti akan melaporkan, juga diberikan kewenangan pengambilan keputusan atau kebijakan terbatas.

Semua akan dilaporkan ke Pj Gubernur," ujarnya.