Aksi Borong Caleg dan Parpol untuk Kampanye Pemilu 2024 Diduga Picu Lonjakan Harga Beras

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Lonjakan harga beras di pasaran diduga dipicu aksi borong yang dilakukan calon anggota legislatif (caleg) dan kader partai politik (parpol) untuk kepentingan kampanye Pemilu 2024.

Hal ini membuat agen beras kesulitan mendapat pasokan hingga menjual mahal ke pedagang eceran dan konsumen.

"Pemilu mungkin ngefek juga dikit. Mungkin, ada caleg-caleg atau kader-kader partai yang membeli beras terlalu banyak untuk bansos dan lainnya, akhirnya untuk pedagang kebagiannya cuma sedikit," kata Edo, agen beras Toko Sembako Solo, di Jalan Poltangan Raya, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).

Edo mengatakan, beberapa waktu terakhir, ada beberapa caleg dan kader partai politik yang membeli paketan sembako dalam jumlah besar.

"Pernah ada, memang ada sih beberapa caleg minta pesanan paket untuk sembako. Ada beberapa, mulai 100 sampai 200 paket," ujar Edo.

"(Beras) lima kilogram (untuk satu paket). Cuma tempat (agen) lain enggak tahu ya," imbuhnya.

Baca juga: Bikin Pedagang Diprotes Pembeli, Harga Beras di Semarang Naik Lima Kali dalam Waktu Setengah Bulan

Saat ditanya ada berapa caleg yang datang ke tokonya, Edo tidak mengetahui pasti karena tak menghitung.

"Saya enggak tahu itu caleg apa, itu juga ada (kader partai politik) yang melalui orang lagi, bukan tangan pertama (yang membeli)," imbuh Edo.

Hal serupa juga disampaikan agen beras di Toko Sembako Ery, bernama Arif Budiman (38).

Selain karena para petani di sejumlah daerah gagal panen, Arif memprediksi, kenaikan atau kelangkaan beras terjadi karena menjelang Pemilu 2024.

"Bisa jadi faktor mau pemilu, memang kebutuhan yang mungkin untuk yang lagi nyalon-nyalon kali ya, mau bikin pembagian sembako, bansos, itu kali."

"Makanya, di pasar jadi agak berkurang. Tapi, yang utama sih, faktornya memang banyak yang gagal panen," ucap Arif.

Selain beras premium, Arif berkata, harga beras dari Perum Bulog juga cukup mahal.

Menurut dia, harga beras bulog nyatanya berbeda dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

"Kalau memang pingin swasembada pangan, ya sekarang kayak gini, kelangkaan beras itu harusnya bisa ditanggung sama pemerintah. Dan pasok beras-beras bulog yang katanya untuk rakyat, ya memang harus tepat sasaran," ujar Arif.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Pemerintah Hentikan Sementara Penyaluran Bansos Bantuan Beras