Wakil Presiden Ma'ruf Amin Nyatakan Netral Soal Pilpres 2024, Dukungan Diberikan di Hari Pencoblosan

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Di tengah polemik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hak berpolitik dan memihak menteri serta presiden, Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin mengambil sikap bijak.

Ma'ruf Amin menyatakan diri netral dan tidak memihak pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam gelaran Pemilu 2024.

Ma'ruf mengatakan, pilihannya hanya akan dituangkan pada hari pencoblosan, yakni 14 Februari 2024.

Ia juga menegaskan, tidak ada yang boleh tahu pilihannya tersebut karena itu urusan hati.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin menanggapi pertanyaan wartawan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak.

"Saya kira, soal (pernyataan) presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya, boleh."

"Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan saja, nanti urusannya itu publik saja," kata Ma'ruf seusai memimpin Rapat Tingkat Menteri Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Baca juga: Jokowi Tegaskan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ini Kata Pakar Psikologi Politik UNS

"Tapi, saya sudah sejak awal, sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak. Saya bilang, saya netral."

"Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu," sambung dia.

Namun, Ma'ruf terkesan enggan pandangannya tersebut dibenturkan dengan pandangan presiden.

"Ini bukan perbedaan dengan presdien, memang presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral."
"Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden, itu nanti," kata Ma'ruf disambut tawa sejumlah hadirin.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau parpol.

Menurut Jokowi, setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Presiden usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye sebagai Hak Demokrasi, Begini Respon PKB

Menurutnya, sebagai pejabat, boleh berkampanye.