Budiman Sudjatmiko Bicara Komitmen Prabowo-Gibran soal Pemerataan Akses Internet ke Pelosok

Tujuan Pemerataan Akses Internet

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menjelaskan empat tujuan utama dari penggunaan internet yang ingin dicapai melalui pemerataan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia.

"Jika kita melihat percepatan dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), ada empat tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu untuk mempercepat transformasi digital," katanya.

Pertama, penggunaan internet untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Transformasi digital akan memungkinkan semua komponen pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, puskemas, sekolah, hingga polsek koramil, untuk bekerja sama lebih efisien.

"Kami mendukung secara fiskal agar semua tingkat pemerintahan tersebut dapat melakukan transformasi digital apabila infrastruktur tersedia," jelasnya.

Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Hal ini telah diwujudkan melalui restrukturisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Artinya, dana operasional sekolah dan dana operasional kesehatan untuk puskemas akan dialokasikan untuk memanfaatkan fasilitas digitalisasi.

Ini akan memungkinkan mereka untuk terhubung dengan fasilitas kesehatan yang lebih canggih, serta mendukung reformasi pendidikan," jelasnya.

Ketiga, penggunaan internet untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan layanan bersama atau layanan berbagi (share service).

Ini merupakan salah satu ciri khas dari transformasi digital.

Keempat, pemerataan akses internet digunakan untuk memastikan inklusi masyarakat di wilayah-wilayah prioritas, terutama yang masih belum memiliki akses internet di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Sri Mulyani juga menekankan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan literasi digital Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Tujuan dari upaya ini adalah untuk menjaga agar SDM Indonesia tidak mudah terkendali oleh negara luar.

"Kami masih memberikan dukungan melalui kebijakan fiskal untuk meningkatkan literasi digital SDM.

Karena di era digital, jika SDM tidak siap, kita berpotensi untuk dikendalikan oleh kelompok kecil atau pihak dari luar Indonesia.

Oleh karena itu, persiapan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi sangat penting," ungkapnya. (*)