Menaker Janjikan UMK 2024 Naik, Buruh KSPI Jateng Ungkap Sebaliknya

TRIBUNBANYUMAS.COM - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memastikan upah minimum buruh pada 204 akan naik.

Namun demikian, hal ini berbeda dengan pendapat buruh di Jateng yang tergabung dalam KSPI.

Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim menuturkan, pernyataan itu diduga merupakan kebohongan publik.

Baca juga: UMK 2024 Dipastikan Naik, Menaker Minta Penetapan Paling Lambat 30 November 2023

Kebohongan tersebut terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Dalam aturan yang baru saja diterbitkan itu, menurut kami ada celah yang memungkinkan upah minimum tidak naik," kata Aulia Hakim dalam keterangan kepada Tribunbanyumas.com.

Jika membaca dengan cermat PP No 51/2023,

Maka pernyataan bahwa upah minimum dipastikan akan naik adalah bentuk kebohongan publik.

Baca juga: Siasat Wali Kota Ita Senangkan Buruh Jika UMK Semarang Tidak Naik

Hal ini, karena, di dalam beberapa pasal yang terdapat di dalam PP 51/2023 dimungkinkan tidak adanya kenaikan upah minimum.

Merujuk perubahan Pasal 26 Ayat (9) dalam PP No 51/2023 yang berbunyi, jika nilai penyesuaian upah minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan.

Hal yang sama juga bisa ditemui dalam Pasal 26A Ayat (5) yang mengatur, jika pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai negatif, nilai upah minimum tahun berikutnya ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan.

"Frasa ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan artinya upah minimum tidak mengalami kenaikan.

Karena itu, bohong kalau dikatakan upah minimum dipastikan akan naik.

Karena ada kondisi di mana upah minimum tidak naik, jika pun ada kenaikan, maka kenaikannya sangat kecil," ujarnya.

Menurtunya, formula penghitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) dan Ayat (5) adalah nilai upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum yang akan ditetapkan.

Baca juga: Serikat Buruh Kota Semarang Minta UMK 2024 Naik 10 Persen, Pemkot Tunggu Permenaker Turun

Nilai penyesuaian upah minimum yang akan ditetapkan didapat dari inflasi ditambah dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu atau alpha dikalikan upah minimum berjalan.

Sementara itu, indeks tertentu atau alpha sebagaimana dimaksud merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol).

Aulia Hakim mengatakan, berapapun nilai pertumbuhan ekonomi, kalau dikalikan 0,1 - 0,3 maka nilainya akan menjadi lebih kecil.

"Jadi penetapan indeks tertentu sebesar 0,10 - 0,30 jelas-jelas kebijakan yang berorientasi kepada upah murah.

Hal ini berbeda dengan yang kami KSPI dan Partai Buruh Jateng , nilai indeks tertentu yaitu 1,0 sampai dengan 2,0," tandasnya.

Ia menegaskan, jika aturan ini dipakai pemerintah Jawa Tengah, akan berdampak besar bagi kesejahteraan kaum buruh di provinsi ini.

"Untuk itu kami berharap bapak pj gubernur ketika menentukan UMP di tanggal 21 November dan UMK di tanggal 30 November 2023, harus menggunakan hati dan logika agar buruh Jawa Tengah bisa lebih baik kesejahteraannya ke depan," imbuhnya.

Baca juga: UMK Buruh Jepara Diusulkan Minimal Rp 3 Juta, Ini Pertimbangannya

KSPI Jateng juga telah menyerahkan konsep upah kepada Pj Gubernur Jateng pada 11 Oktober 2023 lalu.

Konsep itu disusun dengan kajian-kajian serta data data pendukungnya, termasuk terobosan untuk memangkas disparitas upah antar-kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

"kami tekankan juga dengan kenaikan minimal 15 persen upah 2024, nanti buruh Jawa Tengah bisa sedikit bisa bertahan hidup di kondisi harga-harga yang melambung tinggi.

Masa jabatan 1,5 tahun Pj Gubernur Jateng juga akan selalu diingat oleh kaum buruh," ujarnya. (*)

Baca juga: Geruduk Kantor Gubernur, Buruh Jateng Minta UMK 2024 Rp3,4 Juta