PSHT dan Winongo Respon Imbauan Pembongkaran Tugu Perguruan Silat di Seluruh Jawa Timur

• PSHT dan PSH Wingono merespon imbauan pembongkaran tugu perguruan silat yang dikeluarkan oleh Kesbangpol Pemprov Jatim dan Polda Jawa Timur.
• Bagaimana respon kedua perguruan silat yang berpusat di Madiun ini?

TRIBUNBANYUMAS.COM, SURABAYA - Perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Persaudaraan Setia Hati (PSH) Winongo merespon imbauan pembongkaran tugu perguruan silat di seluruh Jawa Timur.

PSHT dan PSH Winongo merupkan dua di antara belasan perguruan silat di Jawa Timur (Jatim) yang mempunyai anggota atau warga cukup banyak.

Kedua peguruan silat ini, PSHT dan PSH Winongo, berpusat di Madiun.

Tugu perguruan silat PSHT dan PSH Winongo banyak tersebar di sejumlah titik, di Jawa Timur.

Diketahui, perguruan silat di wilayah Jawa Timur diminta untuk membongkar secara mandiri patung atau tugu simbol perguruan mereka.

Melansir Antara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur mengeluarkan surat edaran bernomor 300/5984/209.5/2023 tertanggal 26 Juni 2023.

Surat itu berisi imbauan pada pengurus perguruan silat masing-masing untuk menertibkan atau membongkar tugu perguruan silat secara mandiri, paling lambat Agustus 2023 mendatang.

Imbauan tersebut juga dipertegas oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Toni Harmanto.

Polda Jawa Timur mencatat ada sekitar 4.000 tugu perguruan silat yang tersebar di Jawa Timur.

Dari ribuan tugu itu ada puluhan yang telah dibongkar secara sukarela.

Menurutnya, keberadaan tugu-tugu tersebut dinilai sebagai salah satu pemicu konflik antarperguruan silat.

Imbasnya timbul perkelahian fisik yang berisiko mengakibatkan korban jiwa.

"Tidak sedikit korban jiwa, luka berat, luka ringan maupun materi, saat ada adu fisik antaranggota perguruan silat," kata Toni pada wartawan usai gelar pasukan Operasi Aman Suro di Mapolda Jatim, Selasa (18/7/2023).

Berikut respons sejumlah daerah mengenai imbauan pembongkaran tugu perguruan silat di Jawa Timur:

Trenggalek

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Trenggalek AKBP Alith Alarino memastikan akan melaksanakan imbauan Bakesbangpol dan Polda Jatim untuk menertibkan tugu perguruan silat.

Saat ini, pihak-pihak terkait seperti perguruan silat, aparat, dan Pemda masih melakukan koordinasi.

"Untuk penertiban tugu kita berkoordinasi dengan Pemda dan saat ini masih dilakukan kajian," kata Alith Alarino, Selasa (18/7/2023), seperti dikutip dari Tribun Jatim.

Menurutnya, dalam waktu dekat, pihak perguruan silat akan segera dikumpulkan.

"(Kami) Akan mengumpulkan ketua perguruan (silat)," kata dia.

Dia mengungkapkan, rencananya tugu yang akan dirobohkan adalah tugu yang berdiri di fasilitas umum, bukan di tanah pribadi.

"Tugu yang tidak punya legalitas, asal didirikan di tanah fasum, tidak ada izin dan sebagainya, itu yang kita bongkar atau kita robohkan," katanya.

Mengenai batasan waktu perobohan tugu yang ditarget selesai pertengahan Agustus 2023, Alith mengungkapkan semua daerah tak bisa dipukul rata.

"Kita kan harus koordinasi, komunikasi, tergantung situasi daerah masing-masing, tapi intinya, program itu harus dilaksanakan," kata dia.

Lamongan

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menjelaskan, sampai Minggu (16/7/2023) belum ada satu pun tugu perguruan silat di wilayahnya yang dibongkar.

Menurutnya, masih perlu adanya pembahasan untuk mengimplementasikan hal tersebut.

"Kita masih harus duduk bersama, termasuk melibatkan semua ketua dari masing-masing perguruan silat, termasuk dengan IPSI," kata dia, Minggu (16/7/2023), seperti dilansir dari Tribun Jatim.

Menurutnya, ada sejumlah opsi yang bisa dilakukan. Antara lain menyulap tugu perguruan silat menjadi tugu Pancasila.

Atau membuat taman dengan menghilangkan atribut apa pun yang ada pada tugu tersebut.

Meski demikian dia mengungkapkan, opsi-opsi itu belum final.

"Belum, belum memang banyak masukan untuk menangani tugu perguruan silat," katanya.

Madiun

Imbauan pembongkaran tugu perguruan silat telah disosialisasikan oleh jajaran Forkopimda Kota Madiun.

Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto mengungkapkan, pembongkaran bertujuan meniadakan objek-objek yang dapat memicu konflik.

"Dalam hal ini sudah merupakan keputusan bahwa tugu yang beridir di fasilitas umum, salah satu potensi konflik."

"Hasil keputusan rakor di Polda untuk dilakukan pembongkaran tugu," katanya, seperti dilansir dari Antara.

Sementara itu Ketua Umum PSHT R. Moerdjoko mengatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan rantingnya untuk membahas persoalan tersebut.

"Untuk pembongkaran tugu, Pak Wali sudah menyampaikan dan akan dibicarakan secara khusus."

"Kita nunggu petunjuk dari Pak Wali dan mengikuti kebijakan dari Pemda," kata dia.

Ketua Umum PSH Winongo Agus Wiyono Santoso mengungkapkan, harus ada musyawarah dengan para pengurus.

"Saya belum bisa jawab karena sifatnya harus musyawarah dulu, butuh waktu, karena itu milik ranting dan subranting," kata dia.

Tuban

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menggelar Rakor bersama Forkopimcam pada Senin (17/7/2023) terkait penertiban tugu perguruan silat.

Sekretaris Daerah Tuban Budi Wiyana mengungkapkan, Pemkab Tuban melaksanakan tahapan untuk menindaklanjuti imbauan pembongkaran tugu perguruan silat di daerah.

Pada prinsipnya, kata dia, Pemda mendukung penertiban dan pembongkaran tersebut.

Namun Pemkab harus berhati-hati, salah satunya dengan memastikan validnya data.

"Data itu meliputi tugu perguruan silat yang berada di tanah negara atau fasilitas umum, dan yang berada di tanah milik pribadi," kata Budi, seperti dilansir dari website resmi Pemerintah Kabupaten Tuban, tubankab.go.id.

Menurut dia, dari data sementara ada 75 tugu perguruan silat di wilayahnya.

"Rincian 55 di tanah pribadi dan 20 di tanah negara," katanya.

"Untuk teknis pembongkarannya dari perguruan silat masing-masing, sesuai arahan dari provinsi, sehingga kita berharap ada pendekatan bahwa bukan kita yang membongkar, tapi mereka sendiri," harap Sekda. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Imbauan Pembongkaran Ribuan Tugu Perguruan Silat di Jawa Timur dan Sederet Respons Daerah