Politik Identitas Mustahil Dihilangkan di Pilpres 2024, Ini Alasannya

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pengamant Psikologi Sosial, Dr. Ferdinandus Hindiarto, S. Psi, M.Si. mengatakan, politik identitas tidak bisa dihindari dalam Pemilu 2024 karena setiap manusia secara naluri mencari hal tersebut. 

“Contohnya saya Khatolik sehingga mencari calon yang agamanya sama, jika tidak ada maka saya mencari identitas lain seperti kesamaan rambut dan lain sebagainya,” katanya dalam acara Talkshow yang diselenggaran Tribun Jateng, Kamis (25/5) di Hotel Santika Semarang. 

Teori lainya yang mestinya perlu dikedepankan adalah kognitif sosial, yakni menentukan pilihan politik berdasarkan informasi yang diperoleh. Dalam hal ini peran media melawan hoax sangat penting agar masyatakat mendapatkan informasi dengan benar. 

Talkshow Series "Berebut Lumbung Sara Di Jawa Tengah Menuju Pentas Nasional" juga menghadirkan peserta, sejumlah rektor perguruan tinggi di Semarang, BEM, Ormas, Organisasi Keagamaan, serta Organisasi Kepemudaan.

Hadirin juga akan dihibur Teamlo (Tim Humor Solo) grup band asal Solo yang menggabungkan musik dan lawak. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Cicilia Ratih di nomor 085107293288.

Acara Talkshow Series dibagi dalam dua sesi, Sesi pertama menghadirkan beberapa narasumber antara lain, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Ketua Dewan Pembina & Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Bacapres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan.

Selain itu dalam sesi yang dimoderator Febby Mahendra Putra Direktur selaku Pemberitaan Tribun Network ini juga diikuti Ketua KPU Propinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, dan Rektor Unika sekaligus pengamat psikologi, Dr. Ferdinandus Hindiarto, S. Psi, M.Si.

Sedangkan untuk sesi kedua dimoderatori Erwin Ardian sebagai Pemred Tribun Jateng menghadirkan beberapa narasumber antara lain Anggota DPR RI Partai Demokrat, Yoyok Sukawi, Ketua Harian DPD Golkar, Wihaji, Ketua DPD Gerindra Jateng, Abdul Wachid, Ketua DPW PPP Jateng, H. Masruhan Samsurie, Anggota DPD RI Jateng, Abdul Kholik, dan Ahli Hukum Tata Negara USM, Dr. Junaidi.