Warga Kebumen Meninggal setelah Memilih Pulang dari RS karena BPJS Nonaktif, Bupati Arief Bereaksi

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Muhroji (70), warga Desa Tanjungsari RT 01 RW 01, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, meninggal dunia dalam perjalanan dari rumah sakit.

Yang membuat sedih, warga tersebut memilih pulang saat dalam perawatan di ICU RSUD Dr Soedirman.

Keluarga Muhroji meminta rawat jalan karena alasan biaya. Kartu BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimiliki Muhroji tak bisa digunakan karena telah dinonaktifkan tanpa mereka ketahui.

Kejadian ini pun memantik reaksi Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

"Penanganannya itu sebenarnya sudah sesuai SOP. Saya pribadi turut prihatin atas kejadian tersebut dan menyampaikan belasungkawa," kata Arif melalui keterangan tertulis, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Warga Giripurno Kebumen Mengalami Diare Massal, Diduga akibat Mata Air Tercemar Bakteri E-Coli

Menurut Arif, pihak rumah sakit juga sudah mengunjungi keluarga almarhum dan menyampaikan permohonan maaf.

Arif menjelaskan, pasien sempat dirawat intensif di ruang ICU karena kondisinya menurun.

"Dari keterangan pihak rumah sakit, pasien tersebut memang belum diizinkan oleh dokter untuk pulang karena kondisinya masih belum membaik. Tapi pihak keluarga yang meminta untuk dibawa pulang rawat jalan karena alasan biaya," jelas Arif.

Untuk menghindari kejadian serupa, Arif telah meminta BPJS Kesehatan agar memberikan informasi kepada penggunanya apabila kartu telah nonaktif.

"Jadi, tentang kewenangan KIS yang dibayarkan oleh pemerintah pusat itu ada di BPJS."

"Saya juga sudah bersurat ke BPJS agar proaktif memberitahu kepada seluruh peserta kalau memang kartu BPJS sudah tidak aktif. Termasuk peserta BPJS yang dibiayai negara atau KIS," ujar Arif.

Baca juga: Kapolsek Rowokele Kebumen Renovasi Warung yang Atapnya Bocor di Desa Bumiagung

Bagi masyarakat Kebumen yang tidak mampu secara ekonomi, pemkab telah menyiapkan program kartu Kebumen sejahtera (KKS).

Kartu tersebut merupakan jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk warga miskin.

Masyarakat yang membutuhkan kartu tersebut agar bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

"Pemerintah kabupaten telah menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk program jaminan kesehatan bagi warga miskin. Jadi warga miskin yang belum punya BPJS silakan untuk mengusulkan ke Dinas Sosial."