Kebijakan Subsidi Motor Listrik Dikritik Buruh Pabrik di Semarang: Harusnya Benahi Transprotasi Umum

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Keputusan pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dikritik warga.

Subsidi pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) itu memang menjadi magnet bagi masyarakat menengah namun justru dinilai tidak berdampak bagi masyarakat kecil.

"Sangat aneh sebenarnya, lewat kebijakan itu, sebenarnya, pemerintah berpihak ke masyarakat kalangan bawah, pengusaha, atau orang kaya?" kata Rahmad Hidayat (46), warga Semarang Tengah, saat merespon kebijakan subsidi kendaraan listrik, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Beli Motor Listrik Bersubsidi Bisa di PLN Mobile: Dapat Dicicil, Ada Voucher Diskon Tarif Listrik

Ia mengatakan, masyarakat berpenghasilan rendah seperti dirinya, masih terbebani biaya hidup.

Namun, pemerintah justru menghamburkan uang lewat subsidi kendaraan listrik.

Kondisi tersebut tak mencerminkan perhatian nasib masyarakat tingkat bawah.

"Kalau mau lebih baik, harusnya, masyarakat tingkat bawah diperhatikan nasibnya, benahi transportasi umum agar lebih nyaman dan dapat digunakan semua kalangan, khusunya masyarakat berpenghasilan rendah."

"Bukan lewat subsidi kendaraan listrik, yang tak berguna bagi buruh pabrik yang butuh mobilitas tinggi," katanya.

Apa yang disampaikan Rahmad berdasarkan pengalaman pribadi dan rekan-rekan yang bekerja di salah satu pabrik garmen di Kota Semarang.

Ia menceritakan, mobilitas buruh pabrik tak dibarengi ketersediaan transpotasi umum yang memadai.

Baca juga: Permintaan Mobil Listrik Meningkat: Hyundai Kewalahan, Waktu Tunggu 1 Tahun. Wuling Andalkan Air EV

Kondisi itu membuat biaya mobilitas semakin membengkak karena harus kredit sepeda motor.

"50 persen gaji yang kami terima habis untuk mobilitas, mencicil kendaraan sampai perawatan. Kalau tidak punya kendaraan tidak bisa berangkat kerja karena mayoritas rumah dan pabrik jaraknya jauh," katanya.

Ia kembali menegaskan, subsidi kendaraan listrik seharusnya bisa untuk membenahi sektor transportasi supaya semua terlayani secara baik.

"Jadi, menurut saya, subsidi tersebut tak akan dirasa masyarakat berpendapatan rendah, alias hanya untuk orang berduit saja. Kalau seperti itu berarti subsidi tak tepat sasaran," paparnya.

Masih Sulit Temukan SPKLU