Ribuan Nelayan Pati Tolak Pungutan Pascaproduksi 10 Persen: Kebijakan Ini Sangat Memberatkan

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Ribuan orang yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jumat (13/1/2023).

Mereka menolak penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi 10 persen yang dinilai memberatkan.

Penolakan itu mereka suarakan, di antaranya lewat spanduk dan poster bertuliskan "PNBP 10 persen, Nelayan Modar", "PNBP 10 persen No, 3 persen Yes", dan "KKP Pemeras Nelayan".

"Dulu, kami dikenakan (pungutan) praproduksi tapi mulai Januari 2023 ini berlaku juga pascaproduksi. Dipatok untuk kapal 60 GT (Gross Tonnage) ke atas, sebesar 10 persen."

"Itu sangat berat jika dijalankan saat ini. Nelayan bergejolak karena semua alat tangkap terdampak," ungkap koordinator aksi, Hadi Sutrisno.

Baca juga: Nelayan Pantura Demo di Tegal, Tolak Pungutan PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan

Baca juga: Warga Gabus Pati Gelar Pernikahan di Tengah Banjir, Tamu Harus Naik Perahu ke Lokasi Resepsi

Dalam surat pemberitahuan aksi, FNB meminta pemerintah menunda dan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 terkait Pasca-Produksi agar tidak lebih dari 5 persen.

Selain menyoal ketentuan terbaru mengenai PNBP, nelayan juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain.

"Kami meminta agar pemerintah tidak membuat kebijakan baru yang memberatkan para nelayan. Kapal nelayan saat ini produktivitasnya menurun, hanya beberapa kapal yang bisa menutup biaya perbekalan."

"Apabila diterapkan sistem pascaproduksi dengan indeks 10 persen, membuat kami tidak lagi mampu beroperasi," ungkap Hadi.

Dia menuturkan, pihaknya menunggu kebijakan adaptif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberi keringanan pada pelaku usaha perikanan tangkap.

Nelayan juga meminta tambahan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 dengan alasan, wilayah tersebut sudah lama mejadi daerah tangkapan nelayan Pantura secara turun-temurun.

"Kami meminta agar pelaku usaha perikanan tangkap tetap diberikan dua WPP yang berdampingan sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha."

"Di situ tertera bahwa untuk daerah penangkapan ikan diberikan satu atau dua WPP NRI yang berdampingan," ujar dia.

Hadi menambahkan, dengan kondisi runyam saat ini, kapal dengan sistem bagi hasil, saat ini, tidak mampu memberi upah layak terhadap anak buah kapal (ABK).

Namun, nelayan tetap berupaya melaut karena tidak ada alternatif lain untuk mencari nafkah.

Baca juga: Dua Bocah Kakak Beradik Tewas di Wahana Air di Wedarijaksa Pati, Ditemukan Petugas sebelum Tutup

Baca juga: Permudah Nelayan Lewat Sistem yang Terintegrasi, Gubernur Ganjar Siapkan Aplikasi Siandin

Saat menemui para demonstran, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin berjanji langsung bersurat dengan pemerintah pusat untuk meneruskan aspirasi para nelayan Pati.

"Terus semangat berjuang, jangan tanggung-tanggung. Berjuang terus sampai berhasil, yang penting tetap jaga kondusivitas," ungkap Ali di hadapan para pendemo.

Sementara, Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, pada 6 Januari lalu, pihaknya juga sudah berdiskusi dengan para nelayan.

Kemudian, keesokan harinya, pihaknya membuat surat dukungan.

"Saya sudah buat surat kepada Presiden, saya tembuskan kepada Menteri Kelautan, Sekretaris Kabinet, dan Gubernur Jawa Tengah. Semua sudah saya tembusi. Itulah yang kita suarakan."

"Usulan saya adalah agar PP itu (PP 85 tahun 2021) ditunda dulu pemberlakuannya sebelum ada revisi," ujar Henggar sambil menunjukkan surat yang ia maksud di hadapan demonstran.

Sebelum membubarkan diri, massa menitipkan bantuan logistik untuk para korban banjir kepada Pj Bupati Pati. (*)

Baca juga: HASIL Proliga 2023 Putra: Jakarta Pertamina Pertamax Tundukkan Jakarta BNI 46, Dendam Terbayarkan

Baca juga: Dua Pelajar di Banyumas Terciduk Ikut Ujian Seleksi PPS Pemilu 2024, Daftar Pakai Ijazah SMP dan SD

Baca juga: Pikap Tabrak Motor di Pertigaan Kutasari Purbalingga, Satu Orang Tewas

Baca juga: Amerika Serikat Masih Bergelut Atasi Covid-19, Kasus Kematian Mencapai 390 Orang Per Hari