Berita Nasional

Peringatkan Koruptor, Erick Thohir: Bukan di BUMN Tempatnya!

“Track record-nya ada semua, saya bekerja sama dengan BPKP, nanti yang nyabut dari blacklist bukan saya tapi Presiden Republik Indonesia,” tandasnya.

Editor: Editor Bisnis
Istimewa
Menteri BUMN RI Erick Thohir 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Menteri BUMN Erick Thohir terus menabuh gendering perang terhadap para koruptor di Kementerian BUMN.

Setelah sukses mengungkap korupsi di Jiwasraya, Asabri dan Garuda Indonesia, orang nomor satu di Kementerian BUMN ini terus bekerja nyata agar tidak ada lagi tindakan koruptif di lembaganya.

Kali ini, ia mengadakan acara bersama Kementerian BUMN dan KPK dengan mengundang 41 direksi agar dapat langsung menerapkan upaya-upaya pencegahan korupsi.

Erick Thohir menegaskan di hadapan para direksi dan KPK, BUMN bukan tempat untuk para oknum-oknum yang ingin merugikan negara dan masyarakat.

“As a professional (sebagai profesional, red), pengemban amanah merah putih kita wajib jaga. Kalau tidak bukan di sini (BUMN) tempatnya, private sector (perusahaan swasta, red) banyak, gampang cari kerja di luar,” tegas Erick Thohir dalam acara Pengerahan Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di masa kepemimpinannya, Erick Thohir tidak ingin kasus-kasus korupsi yang sama terus terjadi karena terdapat celah di dalam sistem manajemen yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Karena itu, menteri terbaik dan andalan Presiden Jokowi ini selalu menggandeng Kejaksaan Agung, BPKP dan KPK untuk berdiskusi agar perbaikan sistem terjadi setelah pengungkapan kasus korupsi di lingkungan Kementerian BUMN.

“Baru selesai Asabri, baru selesai Jiwasraya, kita lagi meningkatkan yang namanya kepercayaan investor, BUMN makin bersih eh ada lagi korupsi, kita nanti yang dosa sama rakyat kita,” ujar Erick Thohir.

Terakhir, Eks Presiden Inter Milan ini ingin setelah masa pengabdian di Kementerian BUMN nanti habis, tidak ada lagi celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi.

Karena itu, upaya perbaikan sistem manajemen terus dilakukan dan daftar blacklist akan diterbitkan agar oknum-oknum yang sudah terbukti koruptif tidak lagi berkiprah di lingkungan BUMN.

“Saya tidak mau, kita semua di sini sudah memperbaiki, kita nanti pensiun, sudah tidak ditugaskan lagi, dikembalikan seperti zaman dulu, yang koruptif, yang banyak hutang, kan legacy ini punya kita sama-sama bukan punya saya,” terang Erick Thohir.

“Track record-nya ada semua, saya bekerja sama dengan BPKP, nanti yang nyabut dari blacklist bukan saya tapi Presiden Republik Indonesia,” tandasnya. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved