160 Eks Napiter di Jateng Masih Radikal Merah, Densus 88 Antiteror Gandeng Pemprov Putus Radikalisme

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mencatat, ada 160 eks narapidana terorisme (napiter) di Jawa Tengah masih memegang ideologi terorisme meski telah keluar dari penjara.

Terkait hal ini, Densus 88 pun menggandeng Pemprov Jateng untuk sama-sama memutus mata rantai aksi terorisme dari eks napiter ini.

Kepala Unit Idensos Satgaswil Jawa Tengah Densus 88 Antiteor Polri AKBP Bambang Prasetyanto mengatakan, secara keseluruhan, jumlah eks napiter di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan.

Data Densus 88 AT Polri, hingga awal Oktober, ada 237 eks napiter di Jawa Tengah.

Jumlah itu, lebih banyak 7 orang dibanding bulan lalu yang mencapai 230 orang.

Baca juga: Gubernur Ganjar Dukung Para Istri Eks Napiter untuk Mandiri Melalui Koperasi

Baca juga: Viral, Video Mantan Napiter Abu Bakar Baasyir Akhirnya Mengkui Pancasila: Karena Dasarnya Tauhid

Bambang mengatakan, dari jumlah tersebut, masih banyak eks napiter yang belum sepenuhnya keluar dari dunia terorisme.

Katanya, sebagian dari mereka, justru lebih memilih mempertahankan ajaran radikal terornya.

"Masih banyak yang belum lepas dari bayang-bayang radikal," kata Bambang saat memimpin rombongan bertemu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kompleks Pemprov Jateng, Senin (3/10/2022).

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya membagi kelompok eks napiter tersebut dalam dua kategori.

Pertama, kategori radikal hijau yang disematkan kepada eks napiter yang sudah kooperatif meninggalkan jalan teror.

Kedua, kategori radikal merah, di mana kelompok yang masuk kategori ini adalah mereka yang teguh mempertahankan ajaran lama di dunia terorisme.

"131 orang di antaranya tingkat radikal hijau dan 106 radikal merah."

"Warna merah ini sebagai simbol bagi yang tetap teguh mempertahankan ajaran lama di lingkaran radikal teror. Sementara hijau, sebagai simbol bagi yang sudah kooperatif," imbuhnya.

Sebagai antisipasi penyebaran dan regenerasi terorisme, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memutus mata rantai radikal teror sejak di lingkungan keluarga.

Sebab, kecenderungan orangtua berlatar belakang radikal teror akan memasukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren terafiliasi maupun punya histori dengan aktivitas radikal teror.

Baca juga: Pengemasan The Mentors Bikin Ganjar Terkesan, Film Dokumenter Menyoal Nasib Eks Napiter

Baca juga: Kisah Eks Napiter di Kota Semarang, Dari Merakit Bom Hingga Dampingi Eks Napiter Lain Buka Usaha

Direktur Identifikasi dan Sosialisasi (Idensos) Densus 88 Antiteror Polri Brigjen Pol Arif Makhfudiharto, mengemukakan "regenerasi teroris" itu perlu diputus mata rantainya.

"Ada persoalan yang belum bisa kami tangani sendiri. Ketika anak-anak (napiter atau eks napiter) bisa disekolahkan ke ponpes yang moderat, ketika tumbuh kembang dewasa, kami tidak khawatir mereka jadi regenerasi teroris," kata Arif.

Arif pun mengakui, tak mudah menggandeng berbagai ponpes moderat untuk membimbing dan melakukan pendampingan terhadap eks napiter, napiter, keluarga hingga anak-anak mereka.

Itu sebabnya, pihaknya menggandeng Pemprov Jateng, terutama Gus Yasin yang merupakan wakil gubernur berlantar belakang pesantren, dalam menangani masalah ini.

"Kami mencoba mengurai (persoalan) dari semua lini. Kalau tidak dibantu kiai, ulama-ulama yang punya pemikiran kebangsaan, tentu kami sulit menjadikan mereka moderat (pemikirannya). Itulah kiranya kami melakukan kerja sama," tambah Arif.

Gayung bersambut, ajakan itu disambut baik Gus Yasin untuk bersama Densus 88 menyelesaikan persoalan ini.

"Ada pemetaan langkah-langkah strategis," ujar Gus Yasin. (*)

Baca juga: Ibu di Sragen Tega Habisi Nyawa Anak saat Terlelap, Malu dan Kecewa Buah Hati Sering Mencuri

Baca juga: Korban Hanyut di Pantai Sodong Cilacap Ditemukan Tewas di Hari Ketiga Pencarian

Baca juga: Usut Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

Baca juga: Giliran Perangkat Desa Cilongok Banyumas Mogok Kerja, Buntut Kasus Dugaan Kades Selingkuh dan Judi