Berita Banyumas

Tuntut Kenaikan Penghasilan Tetap, Ratusan Perangkat Desa Banyumas Gelar Demo di Depan Gedung DPRD

Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Banyumas berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Banyumas, Senin.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Permata Putra Sejati
Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Banyumas dan Satria Praja berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Banyumas, Senin (11/7/2022). Mereka menuntut kenaikan penghasilan tetap (siltap). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Banyumas berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Banyumas, Senin (11/7/2022).

Mereka menuntut kenaikan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa.

Mereka datang sambil membawa spanduk berbagai tulisan, di antaranya 'Ngurus Covid-19 perangkat desa paling ngarep, boro-boro penghargaan, kesuwun be ora' (Perangkat desa paling depan mengurus Covid-19, boro-boro dapat penghargaan, ucapan terima kasih saja tidak).

Ada pula banner bertuliskan 'Hapus istilah Ex-bengkok, RT-RW ne tambahi insentife (tambah insentif untuk RT-RW).

"Kami memohon agar ADD (anggaran dana desa) tahun 2022, syukur perubahan, ada kenaikan dari Rp 136 miliar menjadi Rp 177 miliar sehingga dapat mengalokasikan siltap perangkat desa."

"Kepada bupati, mengingat bahwa status 301 desa masih desa, belum menjadi kelurahan, kalimat ex-bengkok agar direvisi karena menimbulkan multitafsir."

"Agar status bengkok menjadi hak tambahan penghasilan secara melekat kepada perangkat desa, kalimat ex-bengkok dihapus," pinta Ketua Paguyuban Satria Praja Banyumas Saefudin di sela aksi.

Baca juga: Bantu Petani, Dosen IT Telkom Purwokerto Banyumas Ciptakan Alat Pengusir Hama Burung Berbasis Suara

Baca juga: Tiga Hewan Kurban di RPH Purwokerto Banyumas Positif PMK, Ini yang Dilakukan Petugas

Sementara, Ketua PPDI Banyumas Slamet Mubarok mengakui adanya keterbatasan penghasilan tetap (Siltap).

"RT RW di daerah Sumpiuh ada yang hanya Rp 100 ribu per tahun."

"Tunjangan hanya setengah tahun, ADD kita semakin turun dan semakin turun."

"Selain itu, kami meminta agar dapat tunjangan hari raya (THR) karena kabupaten lain sudah ada yang memberikan itu (THR)," jelasnya.

Aksi mereka pun membuahkan hasil. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Budi Setiawan dan Bupati Banyumas Achmad Husein menemui mereka yang tengah melakukan aksi.

"Kemarin, ADD memang turun karena terkena refocusing (penanganan Covid-19). Mudah-mudah, nanti ada tambahan lagi, masukan sudah kami terima."

"Siltap kami akui masih banyak kekurangan dan pembahasan kali ini butuh waktu," kata Budi.

Sementara, Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan, persoalan yang disampaikan perangkat desa telah dibahas.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved