Berita Kudus

Siap-siap! Kudus Buka Lowongan 200 Perangkat Desa Tahun Ini, Tak Harus Warga Kudus

Pemerintah desa di Kabupaten Kudus bersiap membuka lowongan 200 jabatan perangkat desa di 123 desa.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: rika irawati
ISTIMEWA/UKSW SALATIGA
ILUSTRASI. Para peserta tes seleksi perangkat desa asal Kabupaten Semarang sedang mengikuti ujian di UKSW Salatiga, Jumat (27/8/2021). Tahun ini, pemerintah desa di Kudus akan membuka sedikitnya 200 lowongan perangkat desa. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS – Pemerintah desa di Kabupaten Kudus bersiap membuka lowongan 200 jabatan perangkat desa di 123 desa.

Seleksi perangkat desa itu akan digelar pada September 2022 mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Adi Sadhono mengatakan, pihaknya tengah meminta usulan kebutuhan perangkat masing-masing desa.

Adi berharap, usulan paling lambat diterima pekan pertama Agustus 2022.

"Kami sudah punya hitungan kebutuhan perangkat desa tapi pengisian perangkat desa merupakan usulan masing-masing desa," kata Adi, Senin (11/7/2022).

Baca juga: Lari saat akan Disembelih, Kerbau di Bae Kudus Dilumpuhkan dengan 6 Kali Tembakan

Baca juga: 4 Anggota Fraksi Gerindra Dipanggil Badan Kehormatan DPRD Kudus Karena Absen Paripurna

Baca juga: Bupati Kudus Bakal Punya Patwal Berkendara Motor Seharga Rp 31,1 Juta

Dia mengatakan, proses seleksi perangkat desa akan dilaksanakan seperti tahun 2019. Yakni, melalui tes berbasis komputer.

Adapun pengisian perangkat desa ini bisa diikuti warga luar Kudus. Adi mengatakan, syarat utama, peserta merupakan warga negara Indonesia.

Tetapi, setelah dia terpilih sebagai perangkat desa, harus menetap di desa tempat dia mengabdi.

Syarat lainnya, yakni berumur minimal 21 tahun dan maksimal 42 tahun.

"Dan, minimal berpendidikan SMA sederajat, dibuktikan dengan ijazah," kata dia.

Perangkat desa di Kudus, kata dia, mendapat hak gaji berupa penghasilan tetap atau siltap setiap bulan.

Kisarannya, antara Rp 2 juta sampai Rp 3,5 juta.

Bagi desa yang memiliki tanah bengkok maka siltap Rp 2 juta per bulan dengan tunjangan tambahan penghasilan dari pengelolaan tanah bengkok. (*)

Baca juga: Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Resmi Mundur, Sidang Etik Dewas Gugur

Baca juga: Pelopori Kebiasaan Tak Lagi BAB Sembarangan, Desa Kasih Purbalingga Dapat Hadiah Ambulans Siaga

Baca juga: Preview Leg 2 Semifinal Piala Presiden: PSIS Semarang dalam Posisi Sulit Kontra Arema FC

Baca juga: Tuntut Kenaikan Penghasilan Tetap, Ratusan Perangkat Desa Banyumas Gelar Demo di Depan Gedung DPRD

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved