Syukuran Hasil Bumi Perhutanan Sosial Hari Ini di Batang, Dihadiri Presiden Jokowi

TRIBUNBANYUMAS.COM, BATANG - Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (Gema) akan menyelenggarakan acara Syukuran Hasil Bumi Perhutanan Sosial di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, hari ini Rabu (8/6/2022).

Gelaran acara syukuran tersebut berupa kirab hasil bumi disertai pertunjukkan seni tradisi.

Presiden Jokowi pun direncanakan turut hadir dalam acara syukuran hasil bumi itu.

"Acara ini bersuka cita, bergembira, penuh rasa syukur dan 10 ribu petani siap menyambut kedatangan Presiden Jokowi.

Para petani merupakan petani perhutanan sosial dari Jawa Tengah, dan beberapa perwakilan dari Jawa Timur dan Jawa Barat.

Masyarakat yang tinggal di permukiman dalam kawasan hutan , serta perwakilan petani reforma agraria," tutur Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia, Siti Fikriyah di Pendopo Kaoeman, kecamatan Batang, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: Dinilai Bahayakan Pengguna Jalan, Tempat Pembuangan Sampah di Pinggir Jalan Batang Akan Ditutup

Ia menjelaskan tujuan acara adalah menguri-uri budaya sekaligus menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkah-Nya. 

"Ini juga sebagai bentuk terima kasih pada pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi tentang kebijakan yang memihak para petani hutan," ujarnya.

Lebih lanjut, sejumlah kebijakan yang membela petani hutan antara lain  kebijakan perhutanan sosial , kebijakan KHDPK ( kawasan hutan dengan pengelolaan khusus ).

Kemudian, kebijakan penyelesaian penguasaaan tanah dalam kawasan hutan utamanya permukiman di dalam kawasan hutan.

"Dengan perhutanan sosial mereka menggarap lahan, menanam, dan sudah menghasilkan," imbuhnya.

Baca juga: Tutup Dua Pekan, Tiga Pasar Hewan di Batang Kembali Beroperasi Mulai 4 Juni 2022

Lalu, kebijakan penyelesaian permukiman di dalam kawasan hutan juga turut menjadi angin segar.

Sementara itu, jumlahnya mencapai 1.023 titik lokasi  pada 27 kabupaten / kota , dan 268 desa di Jawa.

Penyelesaian permasalahan yang sudah berlangsung sebelum Indonesia merdeka itu kini sudah ditampung  PermenLHK harus menyediakan lahan No 7 Tahun 2021.

"Kami sudah menyelesaikan dan menerima beberapa sertifikat seperti di Malang , Nganjuk, dan Batu," tuturnya.

Baca juga: Truk Beton Nyasar ke Perkampungan di Gringsing Batang Dini Hari, Sopir Mengaku Diarahkan Wanita