Tanggul Laut Kendal Mulai Dikerjakan, Diharapkan Bisa Kurangi Rob Wilayah Bandengan dan Karangsari

"Mudah-mudahan, bisa mengurangi dan mengatasi banjir rob. Semoga bisa mengatasi kawasan permukiman yang terkesan kumuh. Nanti akan disupport program lanjutan dari beberapa OPD untuk penataan di dalam kawasan," tuturnya.

Baca juga: Jelang Idulfitri, Pemkab Purbalingga Gencarkan Vaksinasi Booster. Jemput Bola hingga Masjid

Baca juga: Berikuta Jadwal Berbuka Puasa Ramadan Wilayah Purbalingga Hari Ini, Minggu 10 April 2022

Baca juga: Bikin Khawatir Warga, Air Kali Semarang di Kauman Tiba-tiba Berubah Warna Jadi Merah

Baca juga: Balap Liar Usai Salat Subuh Marak di Exit Tol Setono Pekalongan, Polisi Amankan 15 Motor Brong

Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal Hudi Sambodo menambahkan, Pemerintah Kendal rencananya bakal menggelontorkan anggaran Rp 10 miliar untuk melaksanakan program lanjutan melalui DKP pada 2023.

Di antaranya, pembangunan tambat labuh kapal di atas lahan seluas 5 hektare yang akan dibebaskan pemerintah daerah.

Kawasan ini bakal dijadikan tempat bersandarnya perahu atau kapal saat tidak digunakan.

Sebanyak 600-700 perahu yang saat ini terparkir di badan sungai akan dipindahkan semua.

Dengan maksud, aliran sungai menjadi lancar untuk mencegah air meluap saat terjadi air laut pasang.

"Pembangunan tambat labuh kapal ini sebagai upaya penataan perahu. Rencana appraisal di perubahan 2022, termasuk detail engineering design (DED)," ujar dia.

Pembangunan kawasan tambat labuh kapal ini ditempatkan di perbatasan Bandengan dan Karangsari.

Hudi berharap, sepanjang sungai dari dua kelurahan itu nantinya bersih dari kapal sehingga arus sungai jadi lancar.

"Nanti juga ada program pembuatan TPI di Kalibiru. Ada juga pembangunan pedestrian, pemasangan lampu, dan peninggian jalan," terangnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga bakal membangun pangkalan pendaratan ikan (PPI) untuk nelayan Bandengan dan Karangsari.

PPI ini bakal terintegrasi dengan dermaga penurunan hasil tangkapan ikan sebagai pusat para nelayan.

Pihak DKP Kendal bakal berkordinasi dengan pemerintah provinsi agar PPI bisa direalisasikan pada 2023.

Hudi berharap, apa yang sudah dibangun pemerintah, nantinya dirawat dan dijaga baik oleh masyarakat sekitar agar kawasan yang tertata rapi tidak lagi kembali menjadi kawasan yang kumuh.

"Semoga kampung nelayan yang terkesan kumuh, jadi perkampungan bersih. Banyak orang datang sebagai wisata baru, sehingga nelayan akan lebih sejahtera," harapnya.