Berita Kebumen

Kepala Disdikpora Kebumen Ditodong Oknum Minta Proyek Penunjukan Langsung, Begini Solusi Bupati

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyindir adanya orang yang mencoba mendekati kepala dinas untuk meminta proyek lewat penunjukan langsung.

Penulis: khoirul muzaki | Editor: rika irawati
ISTIMEWA/DOK HUMAS PEMKAB KEBUMEN
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dalam rapat dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kebumen, Kamis (30/3/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyindir adanya orang yang mencoba mendekati kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kebumen untuk meminta proyek lewat sistem penunjukan langsung (PL) .

Ia pun mengapresiasi kepala dinas terkait karena sigap melaporkan hal itu kepadanya.

Sehingga, sesuatu yang berpotensi menyalahi aturan, bisa segera dicegah.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pak Asep, yang sudah melaporkan adanya tiga orang yang cawe-cawe (ikut campur) minta proyek."

"Proyek yang diminta itu adalah penunjukan langsung dari kepala Dinas. Anggarannya itu biasanya sampai Rp 200-an juta," kata Arif dalam rilis yang diterima, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Pencuri HP Ditangkap Kurang dari 8 Jam, Wakapolres Kebumen Ungkap Pentingnya Kecepatan Pelaporan

Baca juga: Hilang saat Mandi di Sungai Rama Dini Hari, Pemuda di Kebumen Ditemukan Tewas

Baca juga: Pencuri dan Pembunuh Satpam Eks Jonas Photo Semarang Ditangkap, Seorang Pemuda asal Kebumen

Baca juga: Sayur Mayur dari Petani Dieng Banjarnegara untuk Korban Banjir Kebumen

Menyusul adanya laporan tersebut, bupati mengarahkan setiap program penunjukan langsung harus dikonsolidasikan, dijadikan satu dengan kegiatan sejenis, agar bisa dilakukan sistem lelang.

"Misalkan ada kegiatan Rp 150 juta, terus ada kegiatan lagi Rp 80 juta. Itu biar disatukan jadi Rp 230 juta. Maka, itu bisa masuk daftar lelang, masuk ULP," ujarnya.

Bupati mengingatkan kepala dinas agar tidak ragu-ragu menjalankan tugas maupun mengambil keputusan, sepanjang tidak menyalahi aturan.

Menurut dia, semua orang punya kesempatan sama untuk bekerja sama dengan pemerintah.

Proyek pemerintah, kata dia, dilakukan secara lelang terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi.

Siapapun pihak yang punya syarat dan ketentuan, bisa ikut dalam lelang.

Sementara, menurut Arif, sistem penunjukan langsung bisa melahirkan kerentanan karena sifatnya ditunjuk langsung oleh kepala dinas.

"Kepala dinas bisa menunjuk, ini kamu kerjakan Rp 100 juta, ini Rp 50 juta. Tapi belum tentu proyek itu dikerjakan oleh yang menerima duit karena dia nyuruh orang lain, si B, si C, si D. Akhirnya, hasilnya tidak maksimal, anggaranya sudah kepotong-potong," ujarnya. (*)

Baca juga: Warga Masih Mengeluh Minyak Goreng Langka, Bupati Banyumas Bentuk Satgas Pemantau Distribusi

Baca juga: Harga Emas Antam di Pegadaian Pagi Ini, Kamis 31 Maret Rp 2022: Rp 1.022.000 Per Gram

Baca juga: Setuju Perpanjang Kontrak, Jonathan Cantillana Jadi Pemain Termahal PSIS Semarang

Baca juga: Apa Perbedaan Batuk TBC dan Biasa? Ini Penjelasan Dokter RSND Undip

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved