Diusulkan Tambah 291 Sekolah, Disdikbud Kendal: PTM Terbatas Lancar Tanpa Muncul Klaster Baru

Disdikbud mengimbau sekolah yang belum mendapatkan rekomendasi pembelajaran tatap muka agar segera mengajukan daftar periksa.

"Kami dengan tegas melarang satuan pendidikan yang nekat menggelar PTM tanpa izin."

"Yang belum ditunjuk harus melengkapi daftar periksa," tegasnya. 

Wahyu menambahkan, sampai saat ini tidak ada sekolah yang diberhentikan saat menggelar PTM. 

Dia meminta agar semua satuan pendidikan berkomitmen menjaga skema PTM terbatas agar semuanya berjalan baik. 

"Setiap sekolah harus laporan perkembangan kesehatan siswa harian dan mingguan."

"Evaluasi harus berjalan, yang ada harus dipertahankan," terangnya.

Terpisah, Sekda Kabupaten Kendal, Moh Toha menerangkan, perluasan sekolah yang menggelar PTM terbatas bagian dari kelonggaran kebijakan yang diberikan pemerintah daerah. 

Bagi sekolah yang diizinkan PTM harus komitmen mematuhi prosedur yang sudah ada. 

Seperti contoh membatasi jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran langsung maksimal 50 persen.

Sedangkan sekolah yang baru merambah pada tahap simulasi hanya diperbolehkan menggelar pembelajaran langsung maksimal 30 persen.

"Ini bagian dari upaya kami untuk membuka diri dari segala pembatasan, karena tidak bisa berlarut-larut."

"Namun prosedurnya harus dipenuhi terlebih dahulu," terang Sekda kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (13/10/2021).

Lebih lanjut, upaya pemantauan langsung di lapangan akan terus dilakukan di semua jenjang sekolah.

Moh Toha menegaskan, tindakan tegas akan diberikan kepada siapapun yang melanggar prosedur protokol kesehatan selama PTM berlangsung.