Breaking News:

Berita Purbalingga

Selamat! Pemkab Purbalingga Raih Opini WTP Kelima secara Berturut-turut

Purbalingga kembali meraih opini WTP atas LHP LKDP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/DOK HUMAS PEMKAB PURBALINGGA
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah Edi Prayitno menyerahkan penghargaan WTP kepada Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di ruang kerja bupati, Rabu (6/10/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Purbalingga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).

Raihan atas LHP LKPD tahun 2021 ini merupakan yang kelima secara berturut-turut diperoleh Purbalingga, periode 2016-2021.

Penghargaan dan plakat terkait prestasi ini diserahkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, Edi Prayitno, Rabu (6/10/2021).

Penghargaan diterima langsung Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di Ruang Kerja Bupati.

Tiwi, sapaan bupati Purbalingga, mengucapkan terima kasih atas penyerahan tanda penghargaan ini.

Baca juga: Dorong Bank Sampah Desa Berkembang, Pemkab Purbalingga Beri Bantuan Motor Pengangkut Sampah

Baca juga: Tahanan di Rutan Purbalingga Pakai dan Edarkan Obat, Didapat dari Petugas Kesehatan Rutan

Baca juga: Polres Purbalingga Temukan 268 Pelanggaran selama Operasi Patuh Candi 2021, Tilang Diganti Teguran

Baca juga: Kukuhkan Pengurus KUB, Bupati Purbalingga Dorong Petani Milenial Kapulaga Desa Gunungwuled Berekspor

Ia berharap, capaian ini bisa memberi tambahan semangat bagi Pemkab Purbalingga untuk tetap konsisten mempertahankan capaian tersebut, di tahun-tahun yang akan datang.

"Kami, di jajaran pemerintah daerah ini, perlu effort yang lebih karena berdasarkan realisasi di tahun-tahun sebelumnya, biasanya, prestasi WTP diikuti reward tambahan DID (Dana Insentif Daerah) dari Kemenkeu."

"Tapi, dengan adanya pandemi Covid-19, persyaratan meraih DID ini lebih sulit lagi, persyaratan semakin bertambah," kata Tiwi dalam rilis, Kamis (7/10/2021).

Bupati mengaku kaget atas informasi dari Kemenkeu yang ternyata pada tahun 2022 tidak ada alokasi DID untuk Kabupaten Purbalingga karena ada pemangkasan.

Padahal, tahun 2021 ini, Kabupaten Purbalingga masih bisa mendapatkan DID 16 miliar rupiah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved