Breaking News:

Berita Bisnis

Rencana Ada Biaya Tarik Tunai dan Cek Saldo di ATM Link Ditentang, KKI Laporkan Bank Himbara ke KPPU

Rencana Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memungut biaya cek saldo dan tarik tunai di ATM Link ditentang.

ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA
Nasabah melakukan transkasi melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Link di Jakarta, Minggu (23/5/2021). Mulai 1 Juni 2021, nasabah bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN yang melakukan transaksi di ATM Link akan dikenakan biaya untuk cek saldo dan tarik tunai. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Rencana Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memungut biaya cek saldo dan tarik tunai di ATM Link ditentang. Bahkan, terkait kebijakan tersebut, empat bank milik negara anggota Himbara, dilaporkan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Empat bank yang dilaporkan adalah BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri.

Rencananya, keempat bank tersebut memungut biaya tarik tunai dan cek saldo di ATM Link bukan milik bank asal nasabah.

Kebijakan ini bakal diterapkan per 1 Juni 2021.

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing mewakili konsumen Indonesia menerangkan, ada beberapa alasan yang mendasari KKI melaporkan Himbara ke KPPU.

"Pertama, bahwa bank pada Himbara (Mandiri, BRI, BTN dan BNI) telah membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha Pesaing untuk menetapkan harga atas suatu barang/jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama dengan cara pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai bagi Nasabah ATM Link tanggal 1 Juni 2021 (melanggar Pasal 5 UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha)," ujarnya dalam siaran persnya, dikutip dari Kompas.com, Selasa (24/5/2021).

Baca juga: Tak Lagi Gratis! Mulai 1 Juni, Tarik Tunai Bank BUMN di ATM Link Dikenai Biaya Rp 5000 Per Transaksi

Baca juga: Buruan Tukar dengan Chip, Mulai 1 April Kartu ATM Lama Bank Mandiri Akan Diblokir

Kedua, penetapan pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai kepada nasabah ATM Link merupakan perbuatan yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Hal ini juga tertera pada Pasal 11 UU No 5 Tahun 1999.

Ketiga, saat ini, ketergantungan masyarakat terhadap ATM sangat besar sehingga penetapan biaya cek saldo dan tarik tunai sangat merugikan masyarakat dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

David menilai, perbuatan Himbara tersebut merupakan persaingan semu karena tidak terjadi persaingan usaha dalam melayani konsumen.

"Seharusnya, pelaku usaha saling bersaing melayani konsumen tetapi ini malah menggerus uang konsumen/masyarakat," kata David.

"KPPU harus tegas menghentikan kartel ini untuk melindungi nasabah ATM Link maupun masyarakat Indonesia pada umumnya," sambung dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal ATM Link, Komunitas Konsumen Laporkan Bank-bank BUMN ke KPPU".

Baca juga: Uji Coba Jelang Kualifikasi Piala Dunia, Malam Ini Timnas Indonesia Tantang Afganistan

Baca juga: Kendal Diguncang Gempa Magnitudo 3,4. Warga: Terasa Goyangan Sekitar 5 Detik

Baca juga: Diduga Alami Hipotermia, Pendaki Gunung Slamet asal Magelang Tewas saat Perjalanan Menuju Pos 6

Baca juga: Kasus Covid di Kudus Melonjak, Bupati Perintahkan Putar Balik Bus Wisata dari Luar Daerah

Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved