Selamat! Banjarnegara Peroleh Nilai Tertinggi di Jateng, 8 Kali Berturut-turut Raih WTP Sejak 2013

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA - Kabupaten Banjarnegara meraih prestasi membanggakan di bidang laporan keuangan.

Daerah itu memperoleh penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut, sejak 2013. 

Penghargaan WTP atas pencapaian laporan keuangan 2020 dari Kemenkeu pada Selasa (18/5/2021) yang diterima Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, di Semarang.

Yang lebih membanggakan, pada penghargaan tahun ini, Pemkab Banjarnegara berhasil meraih nilai tertinggi dari hasil pemantauan penyelesaian tindaklanjut sampai akhir 2020.

Baca juga: Indahnya Toleransi di Aribaya Banjarnegara, Warga Budha Gelar Patroli Keamanan saat Muslim Salat Id

Baca juga: Patroli Keliling Objek Wisata, Polres Banjarnegara Terus Ingatkan Wisatawan Pentingnya Prokes

Baca juga: Mengenang KH Busyro Syuhada, Jawara Asal Banjarnegara, Gembleng Jenderal Soedirman Jadi Pendekar

Baca juga: BUMN Peduli di Banjarnegara, Bantu 1.870 Paket Sembako Kepada Warga Terdampak Pandemi

Banjarnegara memeroleh nilai 94,86, disusul Kota Surakarta (93,16), Kabupaten Magelang (91,30) dan Kabupaten Kendal (79,71). 

Nilai tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,6 persen.

Bupati Budhi Sarwono berterima kasih kepada masyarakat Banjarnegara yang terus mendukung program pembangunan di bawah kepemimpinannya. 

“Prestasi ini adalah milik bersama,” kata Budhi Sarwono kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (19/5/2021).

OPD di Lingkungan Pemkab Banjarnegara dinilainya telah bekerja keras mewujudkan tata kelola pembangunan dan keuangan yang transparan dan akuntabel. 

Rakyat pun disebutnya telah memberikan dukungan yang nyata sehingga fokus pembangunan.

Terutama di bidang infrastruktur dan ekonomi bisa bertahan dan tetap berjalan di tengah wabah Covid-19.

Budhi menegaskan, Banjarnegara menerima WTP bukan hanya karena tata kelola keuangannya yang bagus, tapi secara nyata hasil kinerja yang terlihat . 

"Jadi bukan sekadar bukti administrasi dan SPJ, tapi benar-benar kinerja Pemkab Banjarnegara yang berdampak langsung dan dinikmati oleh masyarakat," katanya.

Sekda Kabupaten Banjarnegara, Indarto menjelaskan, opini WTP diberikan atas akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun.

Daerah yang memperoleh WTP ini pun mendapat apresiasi, yakni berhak memperoleh Dana Insentif Daerah atau DID. 

Kepala Perwakilan BPK Jateng, Ayub Amali yang menyerahkan LHP BPK secara langsung kepada Bupati Banjarnegara bersama kepala daerah dari kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

Ayub Amali menyampaikan, pandemi berdampak besar dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK. 

Mempertimbangkan situasi pandemi, kata dia, BPK melakukan penyesuaian-penyesuaian pada metode dan prosedur pemeriksaan.

Ayub berharap LHP yang sudah disampaikan BPK dapat memotivasi Pemda untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. 

“Mari bersama-sama berusaha dan berkomitmen untuk menyelenggarakan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel,” katanya. (Khoirul Muzakki)

Baca juga: Antisipasi Kecelakaan saat Melaut, Polres Kebumen Tak Bosan Ingatkan Nelayan Pakai Jaket Pelampung

Baca juga: Sidak ke Tempat Wisata, Bupati Kebumen Ancam Tutup Lokasi yang Tak Disiplin Terapkan Prokes

Baca juga: Kebutuhan untuk Industri Meningkat, Perumdam Tirta Wijaya Cilacap Gandeng Swasta Sediakan Air Bersih

Baca juga: Ini Informasi Update Belasan Awak Kapal MV Hilma Bulker Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Cilacap