Seleksi Perangkat Desa Diprotes, Diduga Ada Kecurangan, Ini Tuntutan Warga Kedungtuban Blora

TRIBUNBANYUMAS.COM, BLORA - Puluhan orang yang menamakan diri Kedungtuban Bersatu memprotes pelaksanaan seleksi penjaringan perangkat desa.

Protes yang dilakukan di Setda Kabupaten Blora, Selasa (6/4/2021) itu, mereka menuntut agar seleksi penjaringan perangkat desa se-Kecamatan Kedungtuban dibatalkan atau ditunda.

Dalam aksi protes tersebut, mereka membawa sejumlah poster yang berisi sindiran dan dugaan kecurangan dalam tes komputer.

Baca juga: Utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur, Solusi Terakhir Perbaikan Jalan di Blora

Baca juga: Hasil Operasi Antik Candi Polres Blora: Sita 5,47 Gram Sabu dan 200 Pil Koplo, Tangkap Empat Pelaku

Baca juga: Tiga Pejabat di Polres Blora Diganti, Ada Kapolsek hingga Wakapolres. Begini Pesan Kapolres

Baca juga: Selangkah Lagi, Pesawat Citilink Mulai Mendarat di Bandara Ngloram Blora, Disusul Wings Air

Para peserta aksi ini sebagian besar juga peserta seleksi tersebut.

Perwakilan dari mereka diterima untuk audiensi oleh perwakilan Bupati Blora yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Sugiyanto.

Termasuk juga dihadiri Kepala Dispermasdes Kabupaten Blora, Hariyanto.

Dalam audiensi, mereka menumpahkan segenap keluhan berikut tuntutan.

Di antara yang dikeluhkan yakni tidak adanya transparansi perihal nilai dalam seleksi tes komputer yang digelar tempo hari.

Tidak hanya itu, mereka juga menyerahkan berkas tuntutan dan sejumlah bukti rekaman agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti keluhan.

“Yang jelas dari Kedungtuban Bersatu kalau tuntutan kami tidak dikabulkan, tetap ada aksi yang lebih besar lagi,” ujar koordinator Kedungtuban Bersatu, Muhammad Nasroh kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (6/4/2021).

Adapun tuntutan yang dilayangkan yakni agar dilakukan evaluasi dalam seleksi penjaringan perangkat desa sejak pendaftaran sampai verifikasi berkas.

Selanjutnya, mereka menuntut evaluasi pelaksanaan ujian praktik komputer yang dilaksanakan pada Minggu (21/3/2021).

Hal itu karena perangkat yang tidak memadai dan dugaan manipulasi nilai.

Terakhir yakni mereka menuntut agar seleksi penjaringan perangkat desa di Kecamatan Kedungtuban dibatalkan karena dinilai tidak ada transparansi.

Seorang peserta aksi protes, Yudi Priantono mengatakan, saat tes seleksi komputer dinilai tidak sesuai aturan.