Breaking News:

Berita Nasional

Mudik Lebaran Tak Dilarang, Ini Pesan Epidemiolog agar Tak Terjadi Penularan Covid-19

Pemerintah tak melarang mudik Lebaran tahun ini. Meski begitu, akan ada mekanisme protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan Covid-19.

WARTA KOTA/Henry Lopulalan
Ilustrasi mudik. 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Pemerintah tak melarang mudik Lebaran tahun ini. Meski begitu, akan ada mekanisme protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan Covid-19.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021).

Rapat tersebut membahas sejumlah hal, satu di antaranya, kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021.

"Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021, pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," kata Budi dalam rapat yang disiarkan secara daring itu.

Ia melanjutkan, tak dilarangnya mudik karena akan ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, mengingat, Indonesia belum benar-benar dapat mengendalikan wabah.

Tidak bisa dilarang

Terkait pernyataan Menhub tersebut, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebut, mudik tetap berisiko dan berpotensi menimbulkan adanya kenaikan kasus Covid-19.

Baca juga: Hore, Bandara JB Soedirman Purbalingga Bisa Digunakan untuk Layani Arus Mudik Lebaran 2021

Baca juga: 5 Berita Populer: Kadus di Kudus Beri Nama 3 Anaknya Merek Mobil-Fakta Anak Dirantai di Purbalingga

Baca juga: Masuk Program 100 Hari Kerja Bupati, Perbaikan 128 Ruas Jalan di Pemalang Dikebut April-Mei

Baca juga: Bayi Perempuan Ditinggal di Rumah Warga di Jepang Kudus, Hasil Hubungan Gelap Anak Pemilik Rumah

Akan tetapi, lanjut Pandu, berkaca pada mudik Lebaran tahun lalu, tradisi pulang kampung itu tidak bisa dibendung, sekali pun sudah dilarang.

"Paling bagus, mudik dilarang. Tahun ini mudik enggak dibatasi karena pengalaman tahun lalu, dilarang pun enggak bisa, jadi lebih mengarah bahwa pemerintah tidak bisa melarang," ujarnya kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (17/3/2021).

Untuk mengurangi risiko, Pandu memberikan sejumlah pandangan yang dapat diterapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Halaman
123
Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved