Kami Merasa Dipandang Sebelah Mata, Penataan Kawasan Kumuh Selalu Terbentur Anggaran di Salatiga

TRIBUNBANYUMAS.COM, SALATIGA - Disperkim Kota Salatiga menyebut penataan kawasan kumuh di Kota Hati Beriman yang selama ini dinilai kurang maksimal karena terkendala anggaran.

Kepala Disperkim Kota Salatiga, Enny Endang Surtiani mengatakan, selama ini dari total APBD Kota Salatiga sekira Rp 1 triliun, untuk penyelesaian masalah kawasan kumuh mendapat alokasi paling sedikit.

Baca juga: Mulai Besok, Disdik Salatiga Gelar Simulasi Pembelajaran Tatap Muka. Sementara Berlaku untuk SD

Baca juga: Sudah Ada Enam Kamera Pengintai, Ujicoba Penerapan Tilang Elektronik di Kota Salatiga

Baca juga: Pesta Miras Berujung Maut di Salatiga, Tiga Mahasiswa UKSW Meninggal, Awalnya Alami Sesak Napas

Baca juga: Omzet Budi Bisa Capai Rp 75 Juta Tiap Bulan, Warga Salatiga Ini Cuma Andalkan Jual Tanaman Hias

"Jadi kami terkadang merasa dipandang sebelah mata, kurang diperhatikan."

"Padahal kami juga mengurusi fisik, ada bedah rumah dan pemakaman."

"Sekarang kondisi lahan pemakaman yang dikelola pemerintah sudah habis," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (16/3/2021).

Menurut Endang, ideal kebutuhan anggaran untuk penataan kawasan permukiman kumuh  termasuk areal pemakaman sebesar Rp 12 miliar.

Tetapi realita perolehan anggaran dari kebutuhan hanya diberikan senilai Rp 500 juta.

Dia menambahkan, hal itu berdampak terhadap lambatnya penyelesaian kawasan kumuh menjadi lokasi atau destinasi wisata baru berkonsep kampung tematik.

"Kawasan kumuh yang kami ingin bangun menjadi tujuan wisata baru yakni Kampung Pancuran, Kalitaman, dan Kampung Hijau di Ngentak."

"Jadi pemerintah belanja (keluarkan anggaran), tapi ada hasil ketika lokasi berubah menjadi objek wisata, UMKM juga bisa laku," katanya.

Dia berharap usulan anggaran ke depan mengenai penataan kawasan kumuh dapat diprioritaskan agar masalah sosial yang timbul perlahan berkurang.

Pihaknya menyatakan, tidak selalu disamakan dengan Dinas Pekerjaan Umum tetapi skala prioritas minimal satu objek sasaran dapat diselesaikan secara tuntas.

Sehingga memberi dampak positif bagi lingkungan.

"Kalau sekarang ada Covid-19 kami paham."

"Tapi tidak pandemi juga sama, total kebutuhan pembangunan fisik sebesar Rp 3,5 miliar."