Breaking News:

Berita Purbalingga

Inspektorat Jateng Beri Nilai Sangat Baik atas Kinerja Pemerintahan Purbalingga Periode 2016-2021

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memberi predikat Sangat Baik atas capaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode 2016–2021.

TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Inspektur Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Hendri Santosa (kanan) menyampaikan Hasil Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Purbalingga Periode 2016-2021 di OR Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo, Selasa (16/3/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memberi predikat Sangat Baik atas capaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode 2016–2021 lewat visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD.

Hal itu disampaikan Inspektur Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa, saat bertemu jajaran pejabat Pemkab Purbalingga, Selasa (16/3/2021), di OR Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo.

"Selama masa 2016-2021 capaian kinerjanya sangat luar biasa, dengan nilai 91,31 dan dengan predikat sangat Baik. Applause buat kita semuanya," ujar Inspektur Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Hendri Santosa.

Baca juga: Ingin Dongkrat Penjualan UMKM, Pemkab Brebes Studi Banding ke Purbalingga Lihat Program Tuka Tuku

Baca juga: Kejari Sita SPj Dugaan Korupsi Kecamatan Purbalingga, Berserakan di Mobil dan Kolong Tempat Tidur

Baca juga: Anak Dirantai Orangtua di Purbalingga, Ini Faktanya hingga Kapolres dan Bupati Turun Tangan

Baca juga: Dandim Sebut Desa Tumanggal Cocok Jadi Track Olahraga Hash di Purbalingga

Ia merinci, ada ada beberapa aspek yang diukur capaiannya berdasarkan visi dan misi.

Di antaranya, aspek kesejahteraan masyarakat dengan skor 85,97, aspek daya saing daerah dengan skor 98,94, dan aspek pelayanan umum dengan skor 90,10.

Atas hasil tersebut, Inspektur menyarankan kepada bupati agar RPJMD periode berikutnya dioptimalkan dan dilakukan akselerasi peningkatan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat.

Reformasi Birokrasi menjadi political will pemda untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), peningkatan pelayanan publik serta SDM ASN yang kompeten dan berintegritas.

Di samping itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus terus mendapatkan perhatian bupati dan jajarannya.

Sementara itu, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengungkapkan, apa yang jadi rekomendasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah akan menjadi bahan masukan dan perlu diperhatikan.

Kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga dia meminta agar segera mengagendakan rapat koordinasi seluruh jajaran OPD dalam rangka membahas evaluasi indikator kinerja.

Baca juga: Viral, Pria Berambut Pirang Ngumpet di Bawah Meja usai Kepergok Mencuri di Pasar Induk Banjarnegara

Baca juga: Tengah Menutupi Gabah, Museri Tiba-tiba Tersungkur saat Petir Datang di Banjarwinangun Kebumen

Baca juga: Kapolresta Solo Imbau Masyarakat Tak Datang Nonton Piala Menpora di Stadion Manahan

Baca juga: Sambangi KPU Banyumas, Rombongan DPC Partai Demokrat Pimpinan Susilo Rini Serahkan SK Pengurus

"Nantinya, dalam rakor tersebut, kami menyusun RPJMD 2021–2026 agar indikator bisa sinkron dengan baik, mulai dari Visi Misi dan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang lain," kata Tiwi, sapaan bupati, dalam rilis yang diterima.

Bupati juga meminta kepada para pimpinan OPD menyusun target RPJMD secara realistis, menyesuaikan asumsi dan kondisi yang terjadi sekarang, satu di antaranya memperhatikan adanya pandemi Covid-19.

"Program-program untuk mendukung visi-misi, pastikan semuanya harus selaras dengan visi-misi," tuturnya. (Tribunbanyumas/jti)

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved