14 Kader Partai Demokrat di Jateng Terancam Dipecat, Terindikasi Ikut KLB di Deli Serdang

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - DPD Partai Demokrat Jateng menemukan indikasi adanya 14 kader partai di Jawa Tengah yang berangkat ke Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Jumlah tersebut termasuk dua orang Ketua DPC yang sebelumnya telah dipecat, sebelum berlangsungnya KLB.

Yakni mantan Ketua DPC Tegal Ayu Palaretin dan Ketua DPC Blora Bambang Susilo.

Baca juga: BKSDA Jateng Temukan Tanaman Mangrove Kategori Langka di Segara Anakan Cilacap, Ini Cirinya

Baca juga: PHRI Jateng Prediksi Booming Wisatawan Terjadi setelah 50% Warga Indonesia Disuntik Vaksin Covid

Baca juga: Harga Cabai Rawit Masih Bikin Kantong Pedas, Saat Ini Rp 110 Ribu per Kilogram di Tegal

Baca juga: Akibat Jalan Ambles, Pengunjung Clirit View di Kalibakung Tegal Hanya 10 Orang Per Hari

Hal itu disampaikan Plt Sekretaris DPD Partai Demokrat Jateng, Kartina Sukawati kepada Tribunbanyumas.com, di Randukuning, Pati Lor, Kamis (11/3/2021).

“Tentang 14 orang ini, kami masih dalam tahap penyelidikan."

"Sudah ada beberapa bukti, tapi kami masih hati-hati."

"Masih perlu melengkapi bukti."

"Kalau sudah cukup bukti akan langsung kami pecat."

"Jika perbuatannya termasuk berat (mengandung tindak pidana), akan kami polisikan,” ujar perempuan yang akrab disapa Ina ini.

Dia mengatakan, sesuai petunjuk DPP, pihaknya akan terus berjuang habis-habisan membela partai yang tengah diusik pihak tertentu.

“Kami harus melawan habis-habisan."

"Karena kami legal dan (partai) ini milik kami,” tegas Ina.

Namun, ia menambahkan, perlawanan mereka akan selalu disesuaikan dengan koridor hukum.

“Artinya kami melawan dengan cara sesuai aturan, kami tidak akan ‘main kayu’,” tutur dia.

Perlawanan ini, lanjut Ina, juga akan pihaknya lakukan terkait mulai mencuatnya rumor DPC tandingan.

Dia menegaskan, seluruh DPC Partai Demokrat yang sah taat hukum dan aturan.

Sehingga dia melihat isu ini juga dari kaca mata aturan yang berlaku.

“Kami harap pemerintah juga melihat itu (DPC tandingan) salah."

"Karena membuat DPC ada aturannya."

"Gampangnya begini, kalau buat kantor harus pasang logo dan bendera."

"Itu punya siapa?"

"Kalau dia pasang tentu tidak sah."

"Karena masih punya kami."

"Kemenkumham, kan, belum mengesahkan mereka,” papar Ina.

Sementara, selaku anggota dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Jateng , Ina menyikapi polemik ini dalam tiga hal.

“Pertama, Fraksi melihat polemik sekarang ini prihatin."

"Kedua, kami tegak lurus menolak KLB ilegal dan tegak lurus pada Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sesuai Kongres V."

"Apapun akan kami lakukan selaku anggota dewan,” ucap dia.

Ketiga, kata Ina, pihaknya selaku anggota dewan memiliki program sosial kemasyarakatan yang diperintahkan DPP dan DPD.

Seperti pembinaan UMKM, pemasangan WiFi gratis, dan bantuan untuk korban bencana.

“Dengan adanya polemik ini, kami harus bisa membagi waktu dan pemikiran."

"Jangan sampai polemik ini mengganggu program-program sosial kemasyarakatan."

"Dua-duanya kalau bisa berjalan semuanya,” tandas dia. (Mazka Hauzan Naufal)

Baca juga: Sampah TPA Pegongsoran Pemalang Bakal Disulap Jadi Energi Listrik

Baca juga: Gerakan Vaksinasi di Pemalang, Targetkan 12 Ribu Orang Bisa Disuntik Vaksin

Baca juga: Vaksinasi Keliling Masuk Desa di Kendal, Petugas Kesehatan Sasar Lansia, Sehari 1.000 Dosis Vaksin

Baca juga: Hotel Hingga Tempat Hiburan Bakal Dipasang Alat Perekam Transaksi, Ini Tujuan Pemkab Kendal