Breaking News:

Berita Bisnis

Mulai Maret, Pemerintah Tanggung Pajak Pembelian Mobil Baru. Ini Kriteria Mobil Baru yang Didiskon

Sempat ditolak, akhirnya pemerintah menyiapkan aturan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM 0 persen untuk mobil baru.

Editor: rika irawati
Kompas.com/Setyo Adi
Ilustrasi. Suasana pusat penjualan mobil bekas di Jakarta Pusat. 

Jenis-jenis mobil yang bisa mendapatkan pembebasan PPnBM 0 persen antara lain jenis kendaraan multi pupose vehicle (MPV) kelas low, semisal Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Wuling Confero, Toyota Avanza, dan Nissan Livina.

Jenis kendaraan lain adalah low cost green car atau LCGC semisal Toyota Agya, Honda Brio Satya, Toyota Calya, Daihatsu Sigra, dan Daihatsu Ayla. Lalu, jenis mobil sedan jenis tertentu (PPnBM mobil sedan).

"Harapannya, lewat insentif yang diberikan bagi kendaraan bermotor ini, konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah atas akan meningkat sehingga meningkatkan utilisasi industri otomotif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarti dalam keterangan resminya.

Baca juga: Anak Punk Menjamur di Jalan Pantura Pemalang: Dua Bocah Kalang Kabut Diteriaki Ayah saat Ngamen

Baca juga: Cari Laptop Dell? Ini Daftar Harga Bulan Februari 2021 dan Spesifikasinya

Baca juga: Puluhan Remaja Tawuran di Depan Pasar Perbalan Semarang Dibubarkan Polisi: Ini Masalah Hati, Pak

Untuk diketahui, ketika pembelian mobil baru dilakukan, maka akan ada empat jenis pajak mobil baru yang diberlakukan.

Pajak tersebut yakni Pajak Pertambahan Nilai/PPN (10 persen), PPnBM (10-125 persen), dan pajak daerah, semisal Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB (sekitar 2 persen) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBN KB (10-12,5 persen).

Penjelasan Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kebijakan berupa diskon pajak tersebut diberikan untuk mengambil momentum pemulihan ekonomi.

"Segmen tersebut dipilih karena merupakan segmen yang diminati kelompok masyarakat kelas menengah dan memiliki local purchcase di atas 70 persen," jelas Sri Mulyani dalam keterangannya.

Diskon pajak dilakukan secara bertahap sampai Desember 2021 agar memberikan dampak yang optimal.

Diskon pajak sebesar 100 persen dari tarif normal akan diberikan pada tiga bulan pertama, 50 persen dari tarif normal pada tiga bulan berikutnya, dan 25 persen dari tarif normal pada tahap ketiga untuk empat bulan.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved